Arah Birokrasi Bangka Setara

kasmirudin
Arah Birokrasi Bangka Setara
Bambang Ari Satria. (ist)

Ketika politik berakhir, maka administrasi dimulai. Kalimat yang dipopulerkan oleh Woodrow Wilson, tokoh administrasi publik tersebut menjadi pijakan dan panduan dalam memulai tulisan ini. Dalam hal untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan, pekerjaan itu akan dilakukan oleh birokrasi yang didalamnya ada aparatur negara. Agenda prioritas yang tercantum dalam nawa cita pemerintahan bidang aparatur negara adalah membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi pemerintahan dengan mewajibkan untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2008, menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan meningkatkan kompetensi aparatur dan membuka ruang partisipasi publik melalui citizen/keikutsertaan warga.

Keunggulan politik pasangan Mulkan-Syahbudin dengan jargon Bangka Setara dalam helatan Pilkada Bangka 2018 lalu meninggalkan PR besar, yakni janji-janji politik yang harus ditunaikan dan akan dikerjakan oleh birokrasi dan tentunya kekuatan birokrasi tersebut harus diimbangi dengan personel yang kompeten, kredibel dan melayani. Pekerjaan politik sudah selesai, kini saatnya bekerja secara administratif untuk menunaikan janji-janji kampanye. Proses untuk menunaikan pekerjaan administrasi akan lebih banyak dibebankan kepada kekuatan birokrasi. Perubahan kepemimpinan politik pemerintahan sudah lumrah diikuti dengan perubahan birokrasi. Dan proses perubahan birokrasi mesti menyesuaikan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sebagai pelaksana manajemen ASN yang kompeten, handal dan kompetitif melalui sistem manajemen berbasis prestasi. Buruknya penyelenggaraan manajemen ASN selama ini diperparah dengan adanya politisasi birokrasi dalam ranah administrasi, yakni intervensi pejabat politik dalam pengangkatan jabatan karier ASN. Sebagaimana disampaikan Damayanti (2009:12) bahwa dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan Indonesia sarat dengan politisasi birokrasi, dimana kedudukan birokrasi tidak dapat bersifat netral terhadap kekuatan – kekuatan politik yang bermain dalam pemerintahan.

Dalam observasi penulis, sembilan bulan masa jabatan, Bupati Mulkan setidaknya telah melakukan lima kali perombakan birokrasi. Pertama, dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2018, yakni sumpah jabatan pejabat fungsional. Kemudian tanggal 31 Desember 2018, yakni pelantikan 46 pejabat di lingkungan Pemkab Bangka. Perombakan jabatan struktural kala itu mesti mengantongi izin Kementerian Dalam Negeri, karena bupati belum genap enam bulan masa jabatan dan itu sudah menjadi ketentuan.

Perombakan ketiga terjadi pada tanggal 11 Februari 2019. Kala itu, mutasi jabatan dilakukan untuk kepala sekolah, pengawas dan penilik. Total yang dirombak ada 73 orang dengan rincian 14 Kepala SMP, 46 Kepala Sekolah Dasar, 1 Kepala Sekolah TK, 2 Penilik, 4 Pengawas SD dan SMP serta 1 Pengawas TK. Berikutnya, perombakan keempat terjadi pada tanggal 2 Mei 2019. Rotasi 10 pejabat tinggi pratama dalam hal ini para kepala dinas mewarnai rombakan birokrasi. Dan yang kelima, rombakan besar-besaran terjadi. Mungkin boleh dibantah, rombakan kali ini berpotensi besar untuk mengakomodasi orang dekat bupati dan orang yang punya jasa dalam kontestasi demokrasi. Tak tanggung-tanggung, 155 ASN yang terdiri dari pejabat eselon III dan pejabat eselon IV ikut dalam barisan rombakan birokrasi.

Lima kali rombakan dalam sembilan bulan masa jabatan menandai bahwa belum ada kesepadanan birokrasi untuk menuntaskan visi misi yang dijanjikan pada saat kampanye kemarin. Adapun visi misi kampanye Bangka Setara adalah membentuk birokrasi pemerintahan bersih dan profesional yang mengutamakan pelayanan publik secara terpadu dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia berakhlak, berbudaya dengan kearifan melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal agar terciptanya pemerataan pelayanan fasilitas pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan secara prima, pola hidup sehat dan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bangka melalui pembenahan infrastruktur daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan produktivitas hail bumi (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan) dan potensi hasil laut berbasis agrobisnis, agroindustri sehingga memiliki daya saing dan menuju Kabupaten Bangka menjadi kota agropolitan.

Berikutnya, mendorong percepatan ekonomi kerakyatan melalui ekonomi kreatif dengan membentuk UMKM, BUMDes dan koperasi yang terintegrasi dengan BUMD, sehingga mengurangi angka pengangguran dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dan terakhir, mengembangkan potensi destinasi wisata daerah berupa daya tarik budaya kearifan lokal dan potensi bahari untuk menarik wisatawan lokal, nusantara maupun manca negara dengan tetap meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Bangka yang religius dan harmonis. Visi misi yang tertuang dalam dokumen resmi yang disampaikan ke penyelenggara pilkada ketika itu kemudian dimodifikasi dan disesuaikan oleh birokrasi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023. Visi misi yang tertulis tersebut kemudian dituangkan dalam lima program prioritas, yakni Bangka Melayani, Bangka Pintar, Bangka Sehat, Bangka Beriman, Bangka Sejahtera plus Memuliakan Orang Tua.

Sekali lagi, pondasi utama untuk menunaikan visi misi tersebut adalah memperkuat birokrasi dengan kekuatan ASN. Proses memperkuat birokrasi tidak cukup dengan hanya bergantung dan mengandalkan beberapa kekuatan birokrat saja dan ini secara kasat mata tampak terlihat dalam kepemimpinan Bangka Setara.  Dalam UU Nomor 5 tahun 2014, ASN terdiri dari PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja). PNS dan PPPK inilah yang akan menunaikan visi misi kampanye bupati.

Kembali ke salah satu visi Pak bupati, yakni membentuk birokrasi pemerintahan bersih dan profesional yang mengutamakan pelayanan publik secara terpadu dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi. Proses perombakan birokrasi dan rekrutmen ratusan tenaga kontrak yang dilakukan Pak bupati beberapa waktu lalu belum mencerminkan dalam pembentukan birokrasi pemerintahan yang bersih dan profesional.

Dalam hal perombakan misalnya, masih terdapat beberapa hal yang tak sesuai, ada eselon yang lebih tinggi menjadi bawahan eselon yang lebih rendah, begitu juga dengan rekrutmen tenaga kontrak yang dilakukan belum sesuai dengan UU, yakni pasal 96 ayat 2 UU ASN yang berbunyi pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. Dan kemudian, manajemen PPPK dipertegas dengan adanya PP Nomor 49 Tahun 2018. Yang perlu dikedepankan Bupati adalah, penyusunan usulan kebutuhan PPPK tersebut disertai dengan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Rekrutmen PPPK tidak boleh dilakukan Bupati ditengah jalan karena harus berdasarkan analisa jabatan, analisa beban kerja, kebutuhan organisasi dan mesti mengedepankan peraturan perundang-undangan. Karena pemerintahan yang bersih dan berwibawa menjadi dambaan setiap masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka.

Salah satu kekhawatiran yang tergolong fundamental terhadap pemerintahan saat ini adalah upaya untuk mendorong timbulnya kebiasaan menggunakan kekuasaan dan otoritas yang dipegang oleh penguasa pemerintahan untuk kepentingan tercapainya tujuan masyarakat. Kebiasaan itu harus selalu diingatkan kepada penguasa pemerintahan, agar wujud akuntabilitas tercapai. Salah satu wujud dari akuntabilitas itu ialah agar semua produk hukum dan kebijakan yang menyangkut kehidupan rakyat banyak harus diupayakan dan didasarkan undang-undang.

Yang terbaru dalam perombakan birokrasi adalah terkait seleksi terbuka jabatan Sekda Bangka melalui surat bernomor 01/Pansel/2019 tertanggal 18 Juni 2019. Ajang seleksi terbuka Sekda tersebut mesti mengedepankan kompetensi, kualifikasi dan rekam jejak kerja. Sebagai contoh, apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah patut diapresiasi sebagai pijakan dalam seleksi jabatan terbuka sekda di Kabupaten Bangka.

Di Jawa Tengah, camat dan kepala sekolah bisa menjadi Kabiro dan kepala Dinas Pendidikan di pemerintah provinsi. Bagaimana tidak, dua pejabat tinggi tersebut bukan berasal dari lingkungan pejabat elit di Pemprov Jateng, melainkan seorang camat dan kepala sekolah di daerahnya masing-masing. Imam Maskur merupakan Camat Kedungbanteng, Kabupaten Tegal yang dipercaya oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menjadi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jateng. Sementara Jumeri, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Bawen Kabupaten Semarang yang dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng. Proses seleksi jabatan tersebut bebas dari praktik korupsi. Tak hanya itu, lelang jabatan juga membuka lebar peluang setiap orang untuk bisa menduduki jabatan di lingkungan birokrasi. Inilah konsekuensi dari promosi terbuka, siapapun bisa masuk dan memimpin.

Pekerjaan menjalankan pemerintahan oleh orang-orang yang memerintah secara profesional, inilah esensi dan arti sebuah birokrasi. Jangan sampai, birokrasi yang ada di Kabupaten Bangka menjadi bagian permasalahan dalam pembangunan dari pada sebagai solusi untuk membantu keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam visi misi Bangka Setara. Menguatkan pondasi birokrasi berdasarkan konstitusi dan kolaborasi di tahun pertama Bangka Setara adalah sebagai arah dan upaya untuk memudahkan dalam menunaikan visi misinya untuk empat tahun sisa masa jabatan kedepan. Semoga. (BBR)


Penulis  : Bambang Ari Satria (Direktur Eksekutif  Real Politica)

Editor    : Kasmir

Sumber : Babel Review