Bawaslu Kota Pangkalpinang Surati Parpol, Minta Para Caleg Stop Pasang APK Melanggar Aturan

kasmirudin
Bawaslu Kota Pangkalpinang Surati Parpol, Minta Para Caleg Stop Pasang APK Melanggar Aturan
ilustrasi

PANGKALPINANG, BABEL REVIEW – Terhitung Senin (17/12/2018), Bawaslu Kota Pangkalpinang  melayangkan surat peringatan penertiban dan atau penurunan alat peraga kepada Partai Politik (Parpol) yang ikut pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 2019, di wilayah Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Surat peringatan ini diperuntukan bagi pemasangan alat peraga yang melanggar peraturan perundang-undangan.

“Kita akan terus mengawasi dan memeriksa semua alat peraga yang terpasang di wilayah Pangkalpinang. Jika ada yang melanggar aturan pemasangan, maka akan kita turunkan segera,” ujar Novran Saputra, Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kota Pangkalpinang.

Novran menjelaskan, sepekan terakhir ini Bawaslu Kota Pangkalpinang telah melakukan pemantauan terhadap alat-alat peraga Partai Politik maupun para calon legislatif. Sejumlah alat peraga dipasang di tempat-tempat yang dilarang oleh undang-undang pemilu, antara lain dipasang di pohon, tiang listrik, fasilitas umum maupun fasilitas Pendidikan.

“Kita masih mendapatkan sejumlah alat perangga yang dipasang di lokasi-lokasi yang semestinya tidak dipasang. Yang kita amati sementara ini pelanggaran banyak dilakukan oleh para caleg,” tukas Novran.

Menyikapi kondisi inilah, Bawaslu Kota Pangkalpinang mengirim surat peringatan kepada Partai Politik. Tujuannya agar Pengurus Partai Politik di Kota Pangkalpinang dapat memberikan teguran atau informasi kepada para caleg masing-masing untuk tidak melakukan pemasangan alat peraga di lokasi-lokasi yang dilarang oleh perundang-undangan.

“Secara aturan kami menyurati partai politik, karena dalam hal ini partai politik adalah peserta pemilu. Sehingga kami meminta kepada parpol untuk menginfokan kepada caleg masing-masing  yang memasang APK tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,” ungkap Novran.

Selanjutnya, kata Novran, jika peringatan Bawaslu Kota Pangkalpinang ini tidak dilaksanakan oleh peserta pemilu, maka langkah selanjutnya dalam waktu 3x24 jam Bawaslu Kota Pangkalpinang bersama Satpol PP Pemkot Pangkalpinang akan melakukan penertiban dan atau penurunan terhadap alat peraga kampanye yang melanggar.

“Mari kita melaksanakan pesta demokrasi ini secara baik dan benar sesuai perundang-undangan yang berlaku,” ajak Novran. (BBR)


Penulis : Kusuma 
Editor   : Kasmir
Sumber :Babelreview