Dialog dengan Bupati, Masyarakat Beltim Keluhkan Kondisi Jalan yang Rusak

kasmirudin
Dialog dengan Bupati, Masyarakat Beltim Keluhkan Kondisi Jalan yang Rusak
Bupati Belitung Timur (Beltim) Yuslih Ihza dengan masyarakat dilakukan untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang dihadapi masyarakat termasuk kinerja pemerintahan.(foto: Vera)

BELTIM, BABEL REVIEW -- Secara rutin, kegiatan dialog audensi antara Bupati Belitung Timur  (Beltim) Yuslih Ihza dengan masyarakat dilakukan untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang dihadapi masyarakat termasuk kinerja pemerintahan.

Dalam dialog yang berlangsung di Kantor Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit, Selasa (13/11), selain bupati, hadir juga Kapolres Beltim AKBP Erwin Siboro, Ketua DPRD Beltim Tom Haryono, forkopimda, Kepala Kejaksaan Negeri Manggar Widagdo, TNI/Polri serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat dan warga masyarakat.

Dalam dialog yang berlangsung, berbagai permasalahan disampaikan warga, mulai dari masalah sertifikat tanah, kondisi jalan, pelabuhan, bantuan rumah ibadah, pertanian, politik hingga olahraga.

Salah satu warga Desa Cendil, Duhadi mempertanyakan mahalnya biaya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam pembuatan sertifikat tanah.

“Tahun 2016 saya masuk program pemerintah untuk pembuatan sertifikat bagi nelayan. Sampai sekarang sertifikat saya masih di kantor agraria (BPN) karena biaya BPHTB Rp 5 juta. Sedangkan itu program pemerintah untuk nelayan. Saya mohon solusinya supaya cepat dapat diambil. Kalau biayanya sampai segitu, buat apa program sertifikat,” ungkap  Duhadi.

Begitu juga yang disampaikan Khodri yang berharap pemda memperhatikan kondisi jalan dari Cendil hingga Sijuk.

“Kami menginginkan kendaraan sawit yang melebihi kapasitas hingga jalan amblas dari Cendil ke Sijuk, dapat ditertibkan,” ungkap Khodri.

Menanggapi hal itu, Bupati Beltim Yuslih Ihza menyampaikan bahwa pemda terus memperhatikan kebutuhan masyarakat Beltim.

Terkait sertifikat warga yang sampai dengan sekarang belum tuntas, bupati menyampaikan bahwa pemda akan memberikan keringanan sesuai peraturan yang berlaku.

“Beberapa waktu yang lalu beberapa desa juga meminta keringanan BPHTB. Secara kebijakan, saya berikan keringanan. Begitu juga persoalan tentang Jalan Mengguru, kondisinya terkena status hutan lindung dan masih dalam proses pinjam pakai di kementerian,” ujar Yuslih. (BBR)


Penulis : Vera
Editor   : Kasmir
Sumber :Babelreview