DPRD Pertanyakan Opini WTP yang Diraih Pemprov Babel

kasmirudin
DPRD Pertanyakan Opini WTP yang Diraih Pemprov Babel
DPRD Provinsi Bangka Belitung menggelar rapat paripurna membahas Pembacaan Rekomendasi DPRD Atas Tindak Lanjut LHP BPK RI Atas LKPD Pemprov Babel TA 2018, Pengambilan Keputusan Atas Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2018, serta Penyambutan RKUA-RPPAS Perubahan TA 2019 yang digelar di ruang paripurna Gedung DPRD Babel, Senin (22/7/2019). (Foto: Diko)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- DPRD Provinsi Bangka Belitung menggelar rapat paripurna membahas berbagai hal, diantaranya tentang Pembacaan Rekomendasi DPRD Atas Tindak Lanjut LHP BPK RI Atas LKPD Pemprov Babel TA 2018, Pengambilan Keputusan Atas Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2018, serta Penyambutan RKUA-RPPAS Perubahan TA 2019 yang digelar di ruang paripurna Gedung DPRD Babel, Senin (22/7/2019).

Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Babel Hendra Apollo didampingi Wakil Ketua Toni Purnama serta hadir diantara Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah.

Pada kesempatan tersebut, Hendra Apollo selaku pimpinan rapat berharap Panitia Kerja (Panja) tidak terlebih dahulu dibubarkan guna berkonsultasi kembali ke BPK pusat soal WTP yang diraih Pemprov Babel.

Menurut Hendra, Opini WTP yang diraih Pemprov Babel perlu dipertanyakan kembali mengingat banyaknya temuan atas laporan keuangan tersebut.

"Jadi konsultasikan ini kembali, sekaligus mempertanyakan berkenaan WTP yang informasinya bisa dibeli-beli," sebut Ketua DPD Partai Golkar Babel itu.

Sedikitnya ada 10 temuan yang menjadi rekomendasi Panitia Kerja (Panja) DPRD Bangka Belitung (Babel) ke Gubernur Erzaldi Rosman, atas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Babel terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Babel pada tahun anggaran 2018.

Seperti yang disampaikan Ketua Panja Marsidi Satar, bahwa 10 temuan ini masih sama dengan temuan pada WTP untuk tahun anggaran 2017. Seharusnya, penggunaan anggaran 2018 yang mendapat opini WTP ini tidak berulang terjadi lagi.

"Dengan rekomendasi ini, kami harapkan Pemprov Babel dapat segera menindaklanjuti dan kedepan tidak ditemukan kesalahan atau temuan serupa," ungkapnya.

Ia menyebutkan 10 temuan yang menjadi rekomendasi pihaknya ke gubernur Babel meliputi kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, temuan denda atas kekuarangan volume pekerjaan dan pengelolaan/penataan kas yang belum memadai hingga masih ada alokasi belanja daerah yang tidak sesuai alokasi belanja pemerintah serta penataan aset milik daerah.

Menanggapi itu, Wagub Babel Abdul Fatah menuturkan, bahwa pihaknya berjanji untuk menindaklanjuti temuan Panja dan segala masukan Dewan.

"Di samping sebagai fasilitasi dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ini bisa menjadi sarana untuk bersilaturahmi, kebersamaan, diskusi dan brainstorming untuk mengidentifikasi berbagai masalah, kendala dan hambatan untuk menciptakan mekanisme kontrol yang efektif, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing," jelasnya.

Dengan demikian menurutnya, dapat terwujud sinergitas yang kondusif dalam pembenahan dan peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemprov Babel. (BBR)


Penulis  : Diko
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review