DRPD Bersama Pemprov Babel Tandatangani MoU KUA-PPAS

kasmirudin
DRPD Bersama Pemprov Babel Tandatangani MoU KUA-PPAS
DPRD Provinsi Bangka Belitung bersama dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menandatangani kesepakatan Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020, di ruang Banggar DPRD Babel, Jumat (6/9/2019) siang. (Foto: Diko)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung bersama dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menandatangani kesepakatan Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020, di ruang Banggar DPRD Babel, Jumat (6/9/2019) Siang.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) secara langsung oleh pihak legislatif dan eksekutif yakni Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah.

Pada kesempatan itu, Didit mengungkapkan plafon sementara APBD Tahun 2020 sebesar Rp 2,03 triliun. Sedangkan belanja totalnya 2 triliun 522 milyar rupiah yang akan disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara, dengan catatan belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Jadi total semuanya Plafon Anggaran Sementara ini Tahun 2020 di angka Rp 2.522.000.000.000, ini di luar DAK (Dana Alokasi Khusus)," katanya.

Sementara berdasarkan DAK TA 2019, dijelaskan Didit, APBD Babel diasumsikan kurang lebih mencapai Rp 3 triliun dengan tingkat defisit di angka Rp 190 miliar. 

"Rp 190 Miliar ini lah yang akan dibahas oleh DPRD dengan mitra-mitra terkait, untuk menutupi defisit, karena defisit ini maksimal di angka 6 persen," ujarnya.

Untuk itu Didit berharap, para anggota DPRD yang membahas hal ini, dapat lebih teliti, dan mana program yang tidak menjadi skala prioritas untuk dikurangi atau dihapus, dan bahkan bila perlu ditambah.

"Mudah-mudahan apa yang telah kita perjuangkan ini dapat bermanfaat bagi Bangka Belitung ke depan," pungkas Didit.

Sementara Wagub Abdul Fatah usai penandatanganan MoU mengatakan, pada Senin depan akan langsung dilakukan pembahasan oleh seluruh perangkat daerah, dan secara beruntun akan diselesaikan paling lambat satu minggu.

"Hasil pembahasan itu, kemudian akan ditandatangani kembali dan siap didorong kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapat evaluasi," tandasnya. (BBR)


Penulis  : Diko
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review