Dugaan Penyelundupan Zirkon, DPRD Minta Aparat Penegak Hukum Bertindak Tegas

kasmirudin
Dugaan Penyelundupan Zirkon, DPRD Minta Aparat Penegak Hukum Bertindak Tegas
Aktivitas bongkar muat belasan Zirkon yang diduga tanpa dokumen di Pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Senin (8/7/2019) lalu. (Foto: Irwan)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Adanya aktivitas bongkar muat zirkon senilai puluhan miliar rupiah melalui kapal tongkang dengan nama lambung Berkat Mandiri 33 di Pelabuhan Pangkal Balam, Senin (8/7/2019) kemarin menggegerkan masyarakat Bangka Belitung.

Pasalnya, aktivitas tersebut tidak disertai dengan dokumen yang lengkap seperti yang disampaikan Pelaksana Harian KSOP Pangkal Balam, Hasoloan Siregar.

Tentu hal ini menjadi sorotan, karena dinilai aneh. Salah  satunya oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Babel, Didit Srigusjaya yang sangat menyayangkan aktivitas tersebut terjadi.

“Saya tidak tahu lengkap atau tidaknya dokumen atas barang tersebut, tapi jika tidak lengkap berarti itu penyelundupan. Sangat kita sayangkan, Perda sudah ada. Kami telah memberi ruang kepada eksekutif, tapi kita lihat lagi Pergub nya ada nggak. Kalua nggak ada, ya nggak boleh," ungkap Didit.

Atas kejadian tersebut, Didit meminta aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas jika barang tersebut memang hendak diselundupkan.

"Jika ini benar penyelundupan, berarti tugas kepolisian untuk menindaklanjuti dan diproses," tegasnya.

Perhatian juga ditunjukkan Wakil Ketua DPRD Dedi Yulianto. Menurutnya, berdasarkan peraturan daerah aturannya bisa dikirim keluar daerah Babel, hanya saja Pergub-nya harus ada dan asal usul barang (dokumen-red) harus jelas.

"Sebenarnya boleh mengirim barang tersebut keluar daerah Babel, Perda-nya juga sudah kita sahkan. Tetapi Peraturan Gubernur-nya belum disahkan. Terus terkait asal usul barang juga harus jelas IUP operasi produksinya, kan aktivitasnya sama dengan timah harus ada RKAB-nya," jelas Dedi.

Terkait masalah tersebut ia mengungkapkan, Gubernur Babel Erzaldi juga memiliki tanggung jawab terutama mengenai Peraturan Gubernur.

"Persoalannya kita kan punya aturan main, dipatuhilah kalau Pergub-nya belum ada berarti gubernur yang bertanggung jawab melakukan pembiaran dan kalau memang belum lengkap, itu aparat penegak hukum bisa menghentikan aktivitas pengiriman tersebut. Masak dalam waktu singkat bisa mengirim 18 ribu ton, ini harus tegas. Kita tidak marah investor mau beli, tapi tolong yang benar. Kalua ini kita biarkan, berarti kita sebagai anggota dewan juga melakukan pembiaran," pungkasnya. (BBR)


Penulis  : Diko
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review