Gubernur Babel Ingin Carut Marut Tata Niaga Lada Diungkap Jelas

Admin
Gubernur Babel Ingin Carut Marut Tata Niaga Lada Diungkap Jelas
foto:IST

PANGKALPINANG, BABEL REVIEW.CO.ID – Harga komoditas lada Bangka Belitung terus tertekan hingga menyentuh kisaran Rp 45 ribu-Rp 50 ribu perkilogram. Anjloknya harga ini diperparah dengan produktivitas petani lada yang terus terjun bebas. Bila kondisi tak cepat diperbaiki, slogan “Mengembalikan Kejayaan Lada” ibarat pribahasa “Bagai Pungguk Merindukan Bulan”.

Petani lada yang tersebar diberbagai daerah seakan tak lagi memiliki gairah hidup. Kata-kata yang dulu sering dikatakan para petani lada “Asak Sahang Lah Merah Hati Lah Seneng,” kini tak lagi terdengar.

Kondisi seperti ini membuat petani seakan dipaksa beralih ke komoditas lain, bahkan terpaksa meninggalkan lahan kebun mencari pekerjaan lain. Padahal lada Babel merupakan komoditas unggulan yang pernah mendunia dengan brand “Muntok White Paper”. Lada Babel pun diakui sebagai lada terbaik karena memiliki tingkat kepedasan lebih tinggi dengan sebutan The King of Spices.

Pemerintah daerah pun tidak tinggal diam. Dengan berbagai cara, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman telah menawarkan sejumlah program. Tahun pertama menjabat Gubernur Erzaldi menawarkan program resi gudang, namun program tersebut tampak berjalan lambat bahkan kurang diminati petani. Selain itu, berbagai program telah dijalankan, seperti meningkatkan produktivitas dengan menanam bibit unggul bersertifikat, cara bertanam yang baik menggunakan junjung hidup dan pupuk organik.

Untuk menggenjot produktivitas lada, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Babel terus melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap para petani lada, memberikan bibit unggul dan pupuk organik gratis. Namun kembali lagi, jika harga terus merosot harapan petani kian pudar karena harga jual tak sebanding dengan ongkos produksi.

Terus merosotnya harga lada ini membuat Gubernur Erzaldi seakan tak pernah berhenti menyingsingkan lengan baju. Bulan lalu Erzaldi membentuk Tim Investigasi atau Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Lada yang diketuai Kombes Pol (Purn) Zaidan untuk mengurai carut marut tata niaga lada. Dengan investigasi tersebut, Erzaldi ingin mengetahui secara lengkap dan terungkap dengan jelas bagaimana proses tata niaga atau ekspor lada yang dilakukan beberapa perusahaan yang disinyalir ada permasalahan.

“Jadi tata niaga lada kita ini kan tidak pro terhadap petani, jadi kita harus berusaha sedemikian rupa agar tata niaga ini lebih baik, makanya kita bentuk tim. Tentunya kalau kita mau baik, kita harus mengevaluasi apa yang selama ini sudah dilakukan oleh perusahaan (eksportir) dalam tata niaga lada ini. Nanti mereka akan menginvestigasi apakah ada kesalahan-kesalahan, apakah terjadi in-efisiensi, kalau itu terjadi kita harus merubah tata niaga kita ini dengan aturan yang lebih updating,” jelas Erzaldi.

Kombes Pol (Purn) Dr. Zaidan sekalu Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Lada mengungkapkan hal yang melatarbelakangi dibentuknya tim pengungkap fakta tersebut. Dikatakan Zaidan, Gubernur menarik adanya keterkaitan pemasaran dengan terus anjloknya harga lada. Dari sana Gubernur membentuk tim untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perdagangan lada.

“Tugas kami adalah untuk melihat keterkaitan antara harga rendah dengan sistem pemasaran yang ada sekarang yang dikelola oleh BP3L (Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada) Bangka Belitung yang saat ini versinya Zainal Arifin,” jelas Zaidan.

Beberapa nama pejabat Pemprov Bangka Belitung pun ikut ditunjuk untuk membantu Tim Investigasi ini.

“Saya ketua, Pak Yani (Ahmad Yani, Biro Perekonomian Babel) Wakil Ketua, Armaini (Disperindag Babel) sebagai Sekertaris, anggotanya ada Pak Ismain dan Pak Tri dari Biro Hukum, PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) dari Dinas Pertanian dan PPNS dari Disperindag ikut masuk karena siapa tau nanti ada tindak pidananya. Kita akan memberdayakan PPNS kalau ada indikasi pidananya,” jelasnya.

Tim Investigasi pun langsung bergerak melakukan koordinasi dan memanggil sejumlah perusahaan eksportir lada pada Kamis (25/10/2019) untuk dilakukan pemeriksaan di Kantor Sekretariat BUMD Babel yang terletak di Lantai 4 Kantor Gubernur. Beberapa perusahaan tersebut, yakni PT Bangka Alam Sejahtera, PT Makro Jaya Lestari, PT Bangka Buana Internasional, PT Panen Bangka Internasional, PT Lada Jaya Lestari, CV Panen Baru, CV Laris Jaya, CV Indo Bhakti Makmur dan CV Rahman Al Assad.

Dalam pemeriksaan tersebut, perusahaan dimintai keterangan legalitas masing-masing perusahaan, sudah berapa lama menggeluti ekspor lada, dari mana mendapatkan lada, kemana saja pengirimannya dan sejumlah keterangan lainnya.

Dari hasil pemeriksaan sejumlah ekportir lada putih tersebut pihaknya dapat mengetahui bagaimana mekanisme sistem perdagangan lada selama ini, baik perdagangan di dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk keterkaitan antara ekportir dengan pihak terkait seperti BP3L dan Asosiasi Ekspor Lada Indonesia (AELI) dalam mengunakan label indikasi geografis (IG) sebagai salah satu syarat ekspor lada, agar lada asal Babel tidak disalahgunakan.

Tim Investigasi pun membuka kembali Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009 tentang pembentukan Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Bangka Belitung. Dalam Pergub tersebut, disebutkan dasar pembentukan BP3L adalah bahwa lada Bangka Belitung mempunyai karakteristik yang berbeda dengan lada yang dihasilkan oleh daerah dan negara lain penghasil lada di dunia. Dengan adanya perbedaan karakteristik lada, maka perlu dilakukan upaya untuk mematenkan lada tersebut dengan membentuk sebuah lembaga yang bersifat independen.

Dikatakan Zaidan, pada Senin (28/10/2019) pihaknya memanggil empat pengurus BP3L termasuk Zainal Arifin yang duduk sebagai ketua untuk dimintai keterangan. Dari sejumlah keterangan yang disampaikan BP3L terungkap bahwa adanya penyimpangan dalam penggunaan label indikasi geografis. Bahkan, dikatakan Zaidan, pembentukan kepengurusan BP3L saat ini bermasalah secara kelembagaan karena tidak memiliki dasar hukum. Padahal surat keputusan pengurusan BP3L yang lama masih berlaku.

“Mereka (kepengurusan BP3L saat ini) menafsirkan membentuk lembaga baru, buat akte notaris lalu buat SK sendiri dan mengangkat (kepengurusan) sendiri, ini lah yang terjadi di BP3L yang sekarang. Sebenarnya SK Gubernur tentang kepengurusan BP3L yang lama masih berlaku, itu kan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009 meskipun ada yang sudah Almarhum seperti Pak Eko Maulana Ali dan Pak Syamsuri Saleh tapi SK-nya masih berlaku karena yang tanda tangan bukan individunya tetapi Gubernurnya jadi itu adalah produk hukum gubernur,” papar Zaidan.

Dilanjutkan Zaidan, kepengurusan BP3L saat ini menafsirkan bahwa status lembaga independen yang disandang BP3L bukan berarti sesukanya membentuk kepengurusan baru, padahal yang independen adalah tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut. Dalam surat Dirjen merek IG itu juga sudah dijelaskan bahwa bagaimana keterkaitan antara BP3L dengan pemerintah daerah, tidak ada lembaga independen dibentuk sendiri.

“Setelah kita cek dan periksa para eksportir kemudian pengurus BP3L itu sendiri ternyata memang ada yang keliru, padahal mereka sudah menggunakan label indikasi geografis Muntok White Paper dan itu sudah jalan,” ujarnya.

Zaidan mengatakan para perusahaan sebelum melakukan ekspor sudah melakukan prosedur melalui Badan Pengujian Sertifikasi Mutu Barang. Ia pun belum mengetahui apakah dalam proses tersebut ada indikasi kecurangan, misalnya berapa banyak barang yang melalui Badan Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dengan jumlah yang diekspor.

Selain itu, Zaidan pun mensinyalir adanya indikasi lada dari daerah lain masuk ke Bangka Belitung yang diduga untuk dioplos atau dicampur dengan lada asal Babel, setelah itu lada yang telah dioplos diekpor ke luar Babel dengan menggunakan IG Muntok White Paper. Dengan begitu lada dengan IG Muntok White Paper kualitasnya tidak terjamin. Dijelaskannya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jika terbukti menyalahgunakan dapat dikenai sanksi denda maksimal 20 miliar.

“Ini kaitannya dengan perusahaan yang ada di Tangerang saya dapat data menggunakan logo IG Muntok White Paper. Selain itu ada juga perusahaan di Solo, Bandung, Jakarta ada juga. Saya tanya ke BP3L apakah punya kerja sama dengan perusahaan tersebut, ternyata disampaikan Pak Zainal Arifin tidak ada. Makanya perusahaan yang menggunakan logo IG tidak legal maka kita akan tuntut,” ujarnya.

Dikatakan Zaidan, pihaknya sudah membuat laporan ke Gubernur sesuai dengan hasil investigasi dan fakta dilapangan. Zaidan merekomendasikan agar kepengurusan BP3L saat ini diberhentikan lalu Gubernur menerbitkan surat kepengurusan pembentukan kepengurusan BP3L yang baru.

“Saya berharap rekomandasinya itu segera dijalankan karena masyarakat menunggu, jadi upaya yang kita lakukan dalam menyikapi harga lada yang anjlok ini masyarakat juga kasihan, pasti masyarakat tidak mampu kalau harga lada Rp 45 ribu per kilogram, modalnya pasti tidak kembali harusnya harga lada Rp 90-100 ribu per kilogram. Kalau manajeman pemasaran lada dibenahi mungkin dalam satu tahun ini harga lada bisa normal kembali,” katanya. (Irwan/BBR)