Gubernur Berharap Dukungan Para Bupati untuk Tangani Kegiatan Wilayah Pesisir

kasmirudin
Gubernur Berharap Dukungan Para Bupati untuk Tangani Kegiatan Wilayah Pesisir
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rakor Percepatan Usulan Diskresi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan, Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Mengatasi Stagnasi, Rabu (15/5/2019). (Pemprov Babel)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, H. Erzaldi Rosman mengharapkan dukungan dari  para bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam menangani kegiatan-kegiatan yang dilakukan di wilayah pesisir pantai Provinsi Babel.

“Hari ini kami mengundang bupati Bangka dan kemarin bupati Bangka Tengah, besok bupati Belitung, sehubungan dengan ada beberapa hal yang akan dibahas dalam rapat percepatan usulan diskresi percepatan pembangunan. Kita minta dukungan para bupati berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di wilayah pesisir,” kata gubernur, usai Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan usulan Diskresi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan, Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Mengatasi Stagnasi, serta Memberikan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat dan Dunia Usaha Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (15/5/2019) pagi di Ruang Pertemuan Tanjung Pendam Lantai II Kantor Gubernur Babel.

Dijelaskan gubernur, sebagaimana diketahui wilayah pesisir berhubungan dengan Perda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang belum kunjung selesai. Karena  nantinya akan menghambat beberapa investasi dan kegiatan-kegiatan APBN dan APBD, maka Pemprov Babel minta saran dari Kemendagri untuk melakukan pengusulan, agar tidak menyalahi aturan.

“Usulan tersebut sedang kami rangkum dan selanjutnya akan diajukan, dengan meminta izin kepada Kemendagri untuk mendapat masukan, apa yang kita lakukan agar tidak menyalahi aturan,” tukasnya.

Gubernur juga mengharapkan, agar percepatan usulan diskresi, dalam rangka percepatan pembangunan, kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan mengatasi stagnasi, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari kabupaten cepat selesai.

“Ini harus selesai dalam dua minggu, perencanaanya sudah selesai tinggal izin pelaksaanaanya dari Kemendagri. Kalau tidak koordinasi tidak jalan-jalan program ini,” harap gubernur. (BBR)


 

Penulis  : Mislam (CJ)
Editor    : Kasmir
Sumber : Pemprov Babel