Gubernur Minta Usulan Diskresi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Didokumentasikan

kasmirudin
Gubernur Minta Usulan Diskresi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Didokumentasikan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rakor Percepatan Usulan Diskresi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan, Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Mengatasi Stagnasi, Rabu (15/5/2019). (Pemprov Babel)

PANGKALPINANG,BABELREVIEW.CO.ID -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk yang kedua kalinya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Usulan Diskresi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan, Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Mengatasi Stagnasi, serta Memberikan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat dan Dunia Usaha Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rakor tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, Rabu (15/5/2019) pagi di Ruang Pertemuan Tanjung Pendam Lantai II Kantor Gubernur Babel, Air Itam Pangkalpinang.

Gubernur dalam arahannya mengatakan, pertemuan yang kedua ini untuk membahas percepatan usulan Diskresi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan, Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Mengatasi Stagnasi, serta Memberikan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat dan Dunia Usaha Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, salah satunya rencana Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), baik kegiatan dari pemerintahan maupun kegiatan-kegiatan dari usulan perizinan dari pihak swasta.

“Pertemuan kita pada hari ini, sehubungan dengan terus tertundanya Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) beberapa kegiatan, baik kegiatan dari pemerintahan maupun kegiatan-kegiatan dari usulan perizinan dari pihak swasta yang belum dapat kita laksanakan. Akhirnya kita mengambil keputusan setelah berkonsultasi dengan Kemendagri dan Menkomaritim kita diberikan kelonggaran untuk melaksanakan Diskresi,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, agar diskresi ini tidak keliru, maka ini harus betul-betul diusulkan dari bawah. Sehingga usulan tersebut berdasarkan manfaat dan kepentingannya pun harus jelas.

“Untuk itulah kami mengundang Pak bupati berkenaan dengan diskresi ini, poin-poin mana saja dan kegiatan apa saja yang berkenaan dengan wilayah pantai itu segera diusulkan. Tapi tidak pertambangan, ini berkenaan dengan lembaga, parawisata dan pulau-pulau kecil,” ujarnya.

Gubernur meminta agar usulan-usulan dari kabupaten, khususnya Kabupaten Bangka yang mengikuti rapat kali ini untuk di dokumentasikan usulannya dan termasuk manfaat dari usulan tersebut.

“Untuk itu kami menunggu, usulan-usulan dari kabupaten, misalnya usulan Kabupaten Bangka. Selanjutnya harus didokumentasikan, yang pasti usulan tersebut harus dari pemerintah kabupaten dan apa manfaat dari kegiatan tersebut, termasuk ada tanda tangan dari masyarakat,” pintanya.

Usulan-usulan tersebut, lanjut gubernur akan diusulkan kepada Kemendagri dalam waktu dekat ini.

“Minggu depan akan bertemu dengan Kemendagri dan akan kami usulkan,” tambahnya. (BBR)


 

Penulis  : Mislam (CJ)
Editor    : Kasmir
Sumber : Pemprov Babel