Ini Sikap Fraksi-fraksi DPRD Atas Serapan APBD 2018 Pemprov Babel

kasmirudin
Ini Sikap Fraksi-fraksi DPRD Atas Serapan APBD 2018 Pemprov Babel
Rapat paripurna pertanggungjawaban gubernur Babel terhadap pelaksanaan APBD 2018 yang digelar di Gedung DPRD Babel, Senin (22/7/2019). (Foto: Diko)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Sebanyak 7 fraksi DPRD Bangka Belitung (Babel), menerima  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban gubernur Babel terhadap pelaksanaan APBD 2018 menjadi Perda saat rapat paripurna yang digelar pada Senin (22/7/2019).

Meski demikian, masih ada beberapa catatan oleh fraksi untuk Pemprov Babel terutama berkaitan rendahnya penyerapan anggaran APBD 2018 yang disebabkan perencanaan yang kurang baik.

"Secara garis besar serapan anggaran sudah baik, namun masih ada beberapa item pekerjaan yang serapannya masih rendah maupun masih ada anggaran yang sudah direncanakan tetapi tidak terealisasi," kata Abu Bakar dari Fraksi Amanat Demokrat, Abu Bakar.

Untuk itu perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, dengan mempelajari kekurangan dan kendala agar berjalan optimal.

Rekomendasi lainnya disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang mengharapkan agar ada perencanaan yang matang dalam menganggarkan suatu program dan kegiatan sehingga bisa dilaksanakan dengan maksimal. Selain perlunya koordinasi dengan legislatif dalam menganggarkan program dan kegiatan yang akan diusulkan sehingga bisa dipertahankan.

Sementara itu juru bicara Fraksi Golkar, Dedy Wijaya memaparkan gambaran APBD 2018 senilai Rp 2,4 triliun lebih dengan realisasi Rp 2,5 triliun lebih atau 102,81 persen dari rencana. Setelah perubahan defisit anggaran mencapai Rp109,9 miliar lebih, terdapat silpa Rp 302 miliar lebih. Kedepan diharapkan anggaran dalam perencanan harus efektif, efisien, dengan mengacu pada skala prioritas, sehingga tidak ada program yang tidak bisa dilaksanakan.

Selanjutnya Fraksi Golkar, menyarankan Gubernur Babel Erzaldi Rosman untuk mengendalikan angka kemiskinan yang cenderung meningkat akibat naiknya harga bahan pokok. Turunnya harga komoditas pertanian dan perkebunan menyebabkan daya beli masyarakat lemah.

Sebaliknya, juru bicara Fraksi Gerindra Ferdiyansah menilai kinerja Pemprov Babel semakin baik dengan realisasi anggaran mencapai 94 persen dari tahun sebelumnya.

"Terobosan perlu dilakukan untuk meningkatkan PAD dengan menggali potensi PAD dan defisit anggaran seminimal mungkin. Kami juga meminta agar pelaksanan pembangunan tepat waktu, sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal dan tidak menimbulkan silpa," kata Ferdiyansah. (BBR)


Penulis  : Diko
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review