Inspektorat Bangka Audit Keuangan PT Pulomas

kasmirudin
Inspektorat Bangka Audit Keuangan PT Pulomas
Kepala Inspektorat Kabupaten Bangka, Darius. (Foto: Ibnu)

SUNGAILIAT, BABELREVIEW.CO.ID -- PT. Pulomas yang mempunyai ijin untuk melakukan pengerukan alur muara Air Kantung di Jelitik, Sungaliat, meminta permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka untuk memberikan keringanan pembayaran pajak batuan mineral bukan logam dari Rp 3.500 per ton menjadi Rp 3.000 per ton.

Kepala Inspektorat Kabupaten Bangka, Darius mengatakan, jika pihak PT. Pulomas meminta keringanan pembayaran pajak atas penjualan pasir yang dijual dengan berbagai alasan yang disampaikan.

"Kita untuk sementara ini melakukan audit. Karena lembaga audit yang ada di Pemerintah Kabupaten Bangka adalah Inspektorat, maka kita yang melakukan audit itu. Nantinya apakah permohonan itu layak diberikan atau tidak," ungkapnya, Selasa (13/8/2019).

Menurut dia, apakah alasan yang disampaikan pihak PT. Pulomas nantinya memenuhi persyaratan untuk diberikan pengurangan pembayaran pajak. Sebab jika secara aturan pengurangan pajak itu diperbolehkan.

"Dalam rangka itu, kita lakukan audit terkait dengan pengelolaan keuangan permohonan pajak. Kita tidak mengaudit seluruh keuangan dari PT. Pulomas, karena itu bukan ranah pemerintah daerah. Tetapi terkait dengan kebutuhan pengurangan pajak saja yang diaudit,” imbuhnya.

Untuk memberikan pengurangan pembayaran pajak itu kata Darius, harus dilakukan audit keuangannya yang terfokus pada biaya operasional pengerukan pasir.

Terkait dengan audit admistrasi, pihaknya akan melakukan pengecekan mengenai surat perizinan operasional dan amdalnya.

"Selama ini mereka lapor ke bupati, dan untuk penghitungan volume biasanya dihitung oleh suveyor yang ditunjuk oleh PT. Pulomas dan nantinya kita memakai data dari suveyor tersebut untuk menentukan jumlah nilai pajak yang harus dibayar. Informasi awal yang kita terima bahwa pengerukan yang dilakukan oleh Pulomas memberikan kemudahan bagi nelayan untuk melakukan aktivitas di muara tersebut. Apakah nantinya dengan dasar itu pemersatu daerah akan memberikan keringanan pembayaran pajak," pungkasnya. (BBR)


Penulis  : Ibnu
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review