Kepala Daerah se-Babel Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Ditjen Pajak dan BPN

kasmirudin
Kepala Daerah se-Babel Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Ditjen Pajak dan BPN
Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah bersama bupati dan walikota se-Bangka Belitung, melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan Ditjen Pajak Kantor Wilayah Sumsel-Babel dan Badan Pertanahan Nasional Bangka Belitung di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur, Selasa (18/6/2019). (Foto: Irwan)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID – Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah bersama seluruh kepala daerah (bupati/walikota) se-Bangka Belitung, melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan Ditjen Pajak Kantor Wilayah Sumsel-Babel dan Badan Pertanahan Nasional Bangka Belitung di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur, Selasa (18/6/2019).

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Thony Saut Situmorang.

Dalam sambutannya Wakil Gubernur Abdul Fatah untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah serta kerjasama pengelolaan barang milik daerah bidang pertanahan. Dalam kegiatan tersebut juga sekaligus sosialisasi pemanfaatan data kependudukan.

Abdul Fatah mengatakan, para kepala daerah di Bangka Belitung sedang berpacu untuk menjadi yang terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Indikatornya adalah dalam penilaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah terdapat 2 kabupaten dan 1 kota dengan opini yang sangat baik sekali yaitu wajar tanpa pengecualian,” ujarnya.

Dikatakan Fatah, terkait dengan nota kesepahaman, sebagai penyelenggara pemerintahan ada 3 hal yang menjadi perhatian, yakni bumi, air dan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat, tanah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan pungutan wajib pajak yang harus dibayar dikembalikan lagi untuk kemakmuran rakyat.

Mengenai pengelolaan barang daerah dibidang pertanahan, Fatah mengaku sempat dikritisi oleh KPK bahwa Provinsi Bangka Belitung terdapat barang milik daerah dibidang pertanahan yang belum dapat terselesaikan.

“Di tahun 2012, 2014 dan 2018 kami hanya bisa menyelesaikan 114 bidang tanah. Artinya, hanya 114 sertifikat saja yang dikeluarkan. Oleh karena itu kami pacu di tahun 2019, mulanya tataran Eselon II yaitu Kepala Biro Pemerintahan menganggarkan hanya untuk 45 bidang tanah tapi kemudian Gubernur berteriak tak cukup hanya 45 lengkapi menjadi 100,” ungkapnya.

Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumsel-Babel Imam Arifin menjelaskan nota kesepahaman ini dilakukan karena penerimaan pajak daerah termasuk di Babel perlu ditingkatkan. Tugas penerimaan pajak, menurutnya bukan hanya tugas pemerintah pusat sebab dana yang dikumpulkan juga dinikmati oleh daerah.

“Jadi mari kita sama-sama meningkatkan kue penerimaan ini, agar APBN bisa meningkat, dana perimbangan meningkat, dan kesejahteraan rakyat semakin baik,” katanya.

Sedangkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Babel Agus Susanto menjelaskan, pihaknya siap memberikan dukungan agar seluruh aset pemerintah daerah berupa tanah bisa didaftarkan ke BPN. BPN sendiri ditarget Presiden RI agar hal ini beres pada 2025.

Di lapangan kata Agus, banyak tanah milik pemerintah dikuasai oleh masyarakat. Selain itu, banyak pula tanah milik eks-asing yang merupakan kewenangan Kementerian Keuangan, ternyata dikuasai oleh masyarakat dan badan hukum sehingga statusnya belum jelas. (BBR)


Penulis  : Irwan 
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review