Rapat Paripurna DPRD Babel Bahas Empat Raperda

kasmirudin
Rapat Paripurna DPRD Babel Bahas Empat Raperda
DPRD Bangka Belitung menggelar rapat paripurna untuk membahas empat Raperda, yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Babel, Jum'at (8/11/2019). (Foto: Diko)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar rapat paripurna untuk membahas empat Raperda, yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Babel, Jum'at (8/11/2019).

Empat Raperda yang dibahas pada rapat tersebut, yakni Raperda Perubahan Susunan Perangkat Daerah, Raperda Pengelolaan Zakat, Raperda Jaminan Mutu dan Keamanan Perikanan serta Raperda Penyelenggaraan Kesehatan.

Hadri pada rapat tersebut, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, Wakil Ketua DPRD Babel, M. Amin dan Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah serta forkopimda.

Didit seusai paripurna dihadapan awak media mengatakan, dua Raperda inisiatif dari DPRD ini merupakan lanjutan dari DPRD periode sebelumnya.

"Ini merupakan produk DPRD sebelumnya. Karena mengingat waktu, jadi disampaikan pada bulan ini. Insya Allah akan diparipurnakan bulan depan," katanya.

Ia mengungkapkan, selain empat Raperda yang disampaikan, Raperda Struktur Tatanan Organisasi harus jadi perhatian. Karena masih banyak perbedaan pendapat antara legislatif dan eksekutif.

“Perihal ini masih ada beda pendapat antar eksekutif dan legislative, karena di dalam APBD kita kemarin masih memakai nomenklatur yang lama. Nah, ini ada revisi perda lamanya dan ini perlu dikoordinasikan dengan Kemendagri," ungkapnya.

Karena menurut hematnya, lebih baik memikirkan program dahulu baru bicara Anggaran.

"Perda Struktur Tatanan Organisasi ini perlu direvisi, nanti anggarannya disahkan. Nah, ini saya usulkan kepada pansus ini harus benar-bener teliti, harus dikorelasikan jangan sampai kita terjebak dalam penggunaan anggaran ke depan. Karena nomenklaturnya masih nomenklatur struktur organisasi yang lama," kata Didit.

Selain itu, DPRD dan eksekutif juga membahas mengenai Perda Penyelenggaraan Kesehatan di Babel. Raperda ini nantinya penyelenggaraan kesehatan harus diperketat dan diperkuat, agar tidak ada alasan lagi pemerintah daerah tidak mengakomodir pelayanan kesehatan bagi masyarakat khusus yang tidak mampu.

Menurut Didit, kualifikasi tidak mampu bisa saja berbeda-beda. Maka harus dituangkan dengan format local, apa-apa saja poinnya sehingga dikategorikan tidak mampu.

“Mohon maaf ini kadang Dinsos beda, Dinkes berbeda. Yang nama statistik berbeda, jadi harus kita formatkan. Mungkin saat dulu ada yang sedang happy menambang timah, ada hasilnya. Tetapi sekarang sudah ambruk, apa itu dikategorikan tidak mampu walaupun mereka punya rumah. Karena belun tentu mereka mampu dalam sehari-hari, sehingga DPRD harus teliti kembali," sebutnya.

Ia juga menjelaskan mengenai perikanan, hak ini dianggap sesuatu yang sangat penting mengingat Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan. Namun, hasil perikanannya tak bisa menjadi andalan.

“Kita ini kan penghasil ikan, tetapi PAD kita tidak sesuai. Mungkin kita butuh jaminan produk yang baik, sehingga label ini bisa menghasilkan PAD untuk masyarakat Babel," ungkapnya.

Melalui Perda ini, Bangka Belitung dapat mengelola SDA di laut sehingga ada payung hukumnya. Misalnya, ada sebuah program Dinas Kelautan, nantinya setelah di perdakan tidak ada alasan bagi DPRD dan eksekutif tidak menganggarkan. Karena Perda ini merupakan sumber hukum anggaran, selain meningkatkan PAD," pungkasnya. (BBR)


Penulis  : Diko
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review