Pentingnya Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada UMKM di Bangka Belitung Sesuai dengan SAK - ETAP

kasmirudin
Pentingnya Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada UMKM di Bangka Belitung Sesuai dengan SAK - ETAP
Andri Arfansyah. (Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UBB)

USAHA Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan salah satu sektor usaha yang memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peran UMKM sendiri yaitu mencapai 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam suatu UMKM, yaitu adalah laporan keuangannya. Laporan keuangan sangat berguna bagi pihak internal maupun pihak eksternal dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti contohnya untuk membantu pengusaha UMKM dalam melihat perkembangan UMKM, membantu pihak perbankan untuk mempertimbangkan pinjaman yang akan diberikan, juga untuk membantu manajer dalam menganalisis hal yang harus dilakukan dimasa yang akan datang.

Di Indonesia khususnya di Provinsi Bangka Belitung sendiri masih banyak UMKM, yang belum melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dengan baik dan benar sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK – ETAP). Padahal di era digital sekarang ini para pelaku usaha UMKM telah dimudahkan dengan berbagai software aplikasi, untuk pembukuan dengan cepat dan mudah. Akan tetapi masih banyak juga pelaku UMKM di Provinsi Bangka Belitung, yang belum mengetahui cara menjalankan dan melakukan pembukuan dengan menggunakan aplikasi sesuai dengan ketentuan SAK – ETAP.

Kebanyakan dari pelaku UMKM hanya melakukan pembukuan sederhana dengan mencatat ekuitas, liabilitas dan pendapatan sedangkan untuk aset hanya melakukan pembukuan piutang, dan penilaian aset tidak dilakukan dengan benar sesuai dengan standar akuntansi. Bahkan, mereka sering kali tidak mencatat transaksi yang dianggap nilainya kecil dan tidak memisahkan modal usaha dengan uang pribadi mereka.

Hal ini dapat memberikan dampak negatif kepada berbagai pihak. Untuk UMKM sendiri dampak negatifnya, yaitu si pelaku UMKM sulit untuk mengembangkan usahanya. Karena laba yang diperoleh seharusnya tidak sesuai dengan yang ada pada pembukuannya, bahkan hal ini dapat berdampak pada likuid atau bangkrut nya UMKM itu sendiri. Sedangkan untuk pihak eksternal contohnya pemerintah yaitu dapat menyebabkan kerugian pada saat menerima pajak yang lebih kecil daripada yang seharusnya diterima dari UMKM.

Oleh karena itu, ini menjadi tugas pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM tentang pencatatan dan pelaporan keuangan menggunakan aplikasi pembukuan seperti salah satunya adalah aplikasi Si Apik sesuai dengan SAK-ETAP. UMKM juga seharusnya dapat memperkerjakan akuntan yang memang faham dan kompeten di bidangnya. Sehingga diharapkan dapat mengurangi UMKM yang tidak melakukan pembukuan ataupun yang belum melakukan pembukuan yang baik dan benar. (BBR)


Penulis  : Andri Arfansyah. (Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UBB)
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review