Pentingnya Sustainibilitas di Bangka Belitung

kasmirudin
Pentingnya Sustainibilitas di Bangka Belitung
Muhammad Fadhil Aflah Habibi.

SUSTAINIBILITAS atau keberlanjutan adalah kata yang belakangan ini mulai terdengar familiar di banyak kalangan, seperti mahasiswa, akademisi, dan praktisi. Sustainibilitas merupakan isu yang seringkali menjadi pembicaraan hangat di masyarakat, tanpa terkecuali di Bangka Belitung. Baik perusahaan plat merah maupun perusahaan swasta yang bergerak di berbagai sektor yang ada di Negeri Serumpun Sebalai, dianggap memiliki peran khusus pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga sustainibilitas perusahaan tersebut menjadi faktor utama dalam pembangunan berkelanjutan jangka panjang di Bangka Belitung.

Tuntutan pemberdayaan masyarakat berwawasan lingkungan menjadi suatu kebutuhan utama yang wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai langkah baik tersebut. Akuntansi sustainibilitas merupakan materi mutlak untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dalam dunia bisnis, untuk ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat berwawasan lingkungan. Sejak tahun 2004 Fortune Global 250 (salah satu majalah bisnis terkemuka di dunia), mencantumkan penilaian untuk perusahaan yang ratingnya dimuat dalam majalah ini dengan memasukkan unsur pelaporan berwawasan lingkungan dan membuat laporan akuntansi sustainibilitas.

Dalam laporan tersebut, ternyata baru 52 % perusahaan yang membuat pelaporan berkelanjutan. Tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan, yakni kurangnya pemahaman mengenai Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainibility Development) dan Profit Oriented sebagai kiblat mutlak dari sebuah perusahaan.

Di Bangka Belitung sendiri, penerapan konsep Pembangunan Berkelanjutan dirasa masih minim dan perlu ditingkatkan, karena mayoritas perusahaan besar dominan bergerak sektor pertambangan dan perkebunan yang notabene berkenaan langsung dengan kehidupan masyarakat serta lingkungan. Hal tersebut berkaca dari aktivitas perusahaan seperti pembukaan lahan tambang timah yang beroperasi dekat dengan pemukiman masyarakat yang sewaktu – waktu dapat berubah menjadi bencana alam, ketika tambang tersebut tidak lagi beroperasi. Karena tidak ada tindakan lebih lanjut seperti reklamasi dan reboisasi. Hal yang sama terjadi pada perusahaan perkebunan, yang membuka lahan perkebunan kelapa sawit tanpa melihat keseimbangan ekosistem di sekitar lahan. Karena bukan hanya mengancam produktivitas masyarakat yang bertani dan berkebun, tetapi juga mengancam keberlangsungan dari flora dan fauna. Karena mayoritas kasus pembukaan lahan kelapa sawit dibuka dengan cara dibakar.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya mengoptimalkan Coorporate Social Responsibility (CSR) melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan, yang ditetapkan gubernur serta pembentukan Forum CSR Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikutip dari laman babelprov.go.id

Coorporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan salah satu instrumen dalam konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development) yang mulai dikenal pada tahun 1953 dengan adanya publikasi Bowen tentang Tanggung Jawab Sosial Pengusaha (Bowen, 1953) yang didefinisikan oleh Bowen sebagai kontribusi sukarela perusahaan untuk pembangunan berkelanjutan yang melampaui persyaratan hukum dan Shell merupakan perusahaan pertama yang menerapkan CSR pada tahun 1998 (Corporate Watch Report, 2006).

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 menyebutkan, bahwa dalam anggaran perusahaan mengalokasikan dari keuntungan bersih setelah dikurangi pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan sebesar 1% sampai dengan 2%. Dengan adanya penetapan besaran alokasi dana untuk pelaksanaan CSR, maka menjadi kewajiban moral perusahaan untuk melaksanakannya. Karena jika melanggar ketentuan norma perda tersebut, terdapat konsekuensi sanksi yang bisa diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Eksistensi CSR di setiap perusahaan yang ada di Bangka Belitung baik BUMN ataupun swasta sudah menjalankan perannya dengan cukup baik, seperti Urban Farming oleh PT Pertamina kepada masyarakat di sekitar Kecamatan Pangkalbalam, rencana pembangunan taman/RPTRA di Tampuk Pinang Pura oleh IPC, pembangunan gedung perkuliahan di Universitas Bangka Belitung oleh PT Timah, bantuan pendidikan ke SDN 14 Pangkalpinang oleh BEI KP Bangka Belitung, bantuan kursi roda untuk Pemkab Bangka Tengah oleh Bank Sumsel Babel dll.

Hal tersebut menandakan, bahwa kesadaran dalam membangun dan mengembangkan daerah yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan SDM yang unggul serta mematuhi peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting untuk mencipatkan perusahaan yang Good Governance dan berbanding lurus dengan konsep Triple Bottom Line, yaitu Social Bottom Line, Economic Bottom Line, dan Environmental Bottom Line atau yang lebih dikenal dengan 3P (People, Planet, Profit). Dengan adanya CSR, perusahaan mulai bergerak untuk lebih menyeimbangkan antara Profit Oriented dan Social Oriented serta menjadi Front Liners dalam mendorong Sustainable Development Goals (SDGs) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (BBR)


Penulis  : Muhammad Fadhil Aflah Habibi
Editor    : Kasmir
Sumber  :Babel Review