Pro Kontra Zonasi Siswa Baru, Ini Kata Dirjen Dukcapil Kemendagri

kasmirudin
Pro Kontra Zonasi Siswa Baru, Ini Kata Dirjen Dukcapil Kemendagri
Penandatanganan kesepahaman bersama antara pemerintah daerah Provinsi Babel dengan Direktorat Jendral Pajak dan Badan Pertanahan Nasional serta sosialisasi pemanfaatan data kependudukan, Selasa (19/6/2019).

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Sistem zonasi penerimaan siswa baru masih menuai polemik pro dan kontra di tengah masyarakat. Sistem ini membuat anak hanya bisa mendaftar di sekolah yang berada dalam satu zona dengan tempat tinggalnya.

Dalam sistem zonasi penerimaan siswa baru, setiap peserta didik baru harus tercatat satu kartu keluarga orangtuanya dan tinggal atau berdomisili di kawasan tersebut minimal 6 bulan atau satu tahun, sebelumnya tergantung pada kebijakan masing-masing daerah.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru sama sekali tidak bertujuan mempersulit atau membatasi pilihan anak untuk memilih sekolah yang diinginkannya.

Hal tersebut dikatakan Zudan dalam konferensi pers penandatanganan kesepahaman bersama antara pemerintah daerah Provinsi Babel dengan Direktorat Jendral Pajak dan Badan Pertanahan Nasional serta sosialisasi pemanfaatan data kependudukan, Selasa (19/6/2019).

“Pada prinsipnya bagaimana anak mendapat pendidikan di sekolah terdekat rumahnya, dibatasi pada wilayah misalnya satu km, dua km, tiga km dan seterusnya dan kebijakan di daerah berbeda-beda ada yang 6 bulan sudah harus tinggal disitu ada yang 1 tahun. Kami dari Dukcapil menyerahkan kepada masing-masing pemda,” terang Zudan.

Standarisasi pendidikan yang dinilai sudah merata diharapkan peserta didik dapat akses dan kesempatan yang sama untuk menimba ilmu dan meraih pendidikan formal.

Menurut Zudan, sistem zonasi yang baru diterapkan untuk pertama kalinya ini sama sekali bukan bertujuan untuk mempersulit atau membatasi peserta didik baru untuk memilih sekolah yang diinginkannya.

Namun dikatakan Zudan, zonasi bertujuan agar anak dapat tinggal bersama orangtuanya. Sehingga mendapatkan perhatian, pengawasan dan kasih sayang yang cukup, serta wujud tanggung jawab orangtua terhadap pendidikan dan pertumbuhan anaknya.

Sistem ini dinilai sudah dapat diterapkan dengan pemerataan sarana pendidikan serta standarisasi pendidikan dan tenaga pendidik yang sudah digalakkan pemerintah sebelumnya. (BBR)


Penulis  : Irwan 
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review