Proses Hukum Insiden Mencekam di Belitung Terus Berlanjut

kasmirudin
Proses Hukum Insiden Mencekam di Belitung Terus Berlanjut
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya. (Foto: Dok)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar rapat dengar pendapat, terkait insiden penertiban tambang Ilegal di kawasan hutan lindung Pantai Tanjung Siantu, Sijuk, Belitung yang berakhir ricuh, Kamis (7/11/2019).

Hadir pada pertemuan tersebut, Wakil Gubernur, Abdul Fatah, Kepala Satpol PP Babel Yamoa, Wakapolda Babel, Kombes Pol Slamet Hadi Supraptoyo beserta jajaran, serta anggota DPRD Babel.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya didampingi Wakil Ketua DPRD M. Amin, memimpin jalannya pertemuan tersebut guna menyelesaikan dan memperjelas permasalahan atau insiden mencekam yang terjadi di Belitung yang membahayakan keselamatan Wagub Abdul Fatah.

Dari keterangan dan hasil klarifikasi pada pertemuan tersebut, Didit mengatakan bahwa kasus penganiyaan dan pengrusakan mobil wagub beserta rombongan termasuk pembakaran alat TI, akan dilakukan proses hukum lebih lanjut.

"Kita sudah dapat laporan dan klarifikasi baik dari Satpol PP maupun kepolisian dan Pak wagub. Intinya semua sepakat, bahwa pihak kepolisian harus memproses laporan dari Satpol PP, bukan hanya pengrusakan tapi juga penganiayaan termasuk juga wakapolda juga akan memeriksa pengrusakan alat-alat TI tersebut," kata Didit kepada awak media usai pertemuan.

Didit mengungkapkan, berdasarkan keterangan juga didapat kesimpulan bahwa insiden ini terjadi karena adanya miskomunikasi antara wagub dan Satpol PP.

"Ini terjadi miskomunikasi dan diakui Pak wagub atau pun Kasat Pol PP. Karena mereka hanya berkoordinasi dengan tingkat tataran Satpol PP Belitung saja, tidak ada dengan pihak kepolisian. Itu yang kita sayangkan, ini kan masalah razia riskan sekali dengan bentrok. Apalagi Pak Yamoa juga menyampaikan tim intelnya sudah mencari info, tapi tidak akurat. Seharusnya koordinasi bukan hanya tingkat Satpol PP saja tapi minimal di level sekda lah, karena belum tentu juga Satpol PP Belitung menyampaikan ke bupati. Ini faktanya," ungkap Didit.

Didit menyarankan, pemerintah daerah untuk membentuk tim terpadu guna mengatasi maraknya tambang ilegal khususnya yang ada di hutan lindung atau kawasan-kawasan yang dilarang.

"Kita minta tolong bentuk tim terpadu, untuk mengatasi masalah-masalah tambang di hutan lindung atau kawasan-kawasan terlarang. Baik itu melibatkan kepolisian, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan juga Satpol PP, jangan jalan sendiri-sendiri. Makanya, perlu koordinasi secara matang dan akurat, sehingga tidak menimbulkan masalah,” harapnya. (BBR)


Penulis  : Diko
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review