Pulau Bangka Dilanda Kehancuran Tambang

kasmirudin
Pulau Bangka Dilanda Kehancuran Tambang
Eqi Fitri Marehan.

LINGKUNGAN hidup yang dikaruniakan oleh Allah SWT, kepada kita merupakan rahmat dari-Nya dan wajib dikembangkan serta dilestarikan kemampuannya. Agar dapat tetap menjadi sumber penunjang kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup bagi bangsa dan rakyat, serta makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan hidup bukan berarti bahwa lingkungan hidup harus dipertahankan sebagaimana adanya, karena lingkungan hidup tanpa dimanfaatkan akan menjadi impotensi (mandul).

Pulau Bangka, sesungguhnya merupakan negeri kepulauan yang subur dan kaya dengan sumber daya alam . Di dalamnya terdapat hutan lebat dengan berbagai pepohonan dan satwa, lautan yang membentang dengan bermacam jenis ikan, dan lada. Beragam varietas tanaman dan perbukitan yang sejuk dengan beribu mata air. Namun, negeri subur makmur itu, seolah-olah kini relatif tinggal cerita.

Kekayaan negeri yang mestinya cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Bangka, kini hancur oleh tangan-tangan yang rakus dan serakah terhadap alam. Hutan-hutan dirambah habis oleh mesin pemotong kayu milik para “cukong”. Perut bumi dikeruk dan dijual kepada para pemodal asing. Hasilnya bukan untuk masyarakat, tetapi untuk memperkaya dirinya sendiri dan golongannya.

Kebutuhan dunia terus meningkat akan bahan mineral tambang, perkembangan teknologi dan meningkatnya jumlah penduduk membuat orientasi penambangan yang semula banyak terpusat di wilayah darat kini semakin bergeser menuju laut. Selain itu, semakin menipisnya konsentrasi mineral tambang di darat dan sempitnya luasan wilayah di darat menjadikan penambangan di laut menjadi solusi masa depan. untuk penyediaan bahan tambang yang tak dapat diperbaharui.

Timah telah ditambang di bumi Pulau Bangka lebih dari 300 tahun yang lalu. Berawal dari daratan kini penambangan timah mulai beralih ke laut Pulau Bangka. Kini penambangan mulai ekstensif dan menuju intensif (semi intensif) dilakukan di laut Pulau Bangka.

Sejak Undang-Undang No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.146/MPP/Kep/4/1999 mengenai pencabutan timah sebagai komoditas strategis dan sejak SK Bupati Bangka No.6/2001 tentang pertambangan diterbitkan, pertambangan timah inkonvensional (TI) menjarah daratan Pulau Bangka.

Memenuhi lautan Pulau Bangka, jumlah kapal isap di laut terus bertambah yang sebelumnya dikuasai oleh kapal keruk. Sistem penambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi sangat rakus, berorientasi keuntungan jangka pendek dan berdampak pada kerusakan lingkungan yang parah.

Ironisnya, otonomi daerah membuat pertambangan di laut seperti terkesan tidak terkontrol, karena unsur politis antara pengusaha tambang dengan kepala daerah dan pejabat daerah. Juga lemahnya pengawasan, pemantauan dan penilaian pengelolaan lingkungan dari aktivitas tambang di laut. Fungsi dari pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Lingkungan Hidup (BLHD) terkesan tidak tegas. Dan kurangnya koordinasi antara sektor pertambangan dengan sektor perikanan dan pariwisata bahari.

Dampak Buruk Tambang

Selain memberikan dampak positif seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lapangan kerja, kegiatan penambangan pun memberikan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, perubahan budaya masyarakat dan kesehatan.

Tahap AMDAL dilakukan, agar menjadi panduan dan jaminan pihak perusahaan pertambangan timah di laut dapat memberikan dampak negatif seminimal mungkin dan dampak positif semaksimal mungkin.

Ironisnya, perusahaan tambang yang telah memiliki dokumen AMDAL terkesan dapat bebas berbuat “suka-suka”. Semua menjadi seakan “legal” dan “halal”. Padahal jelas dalam dokumen AMDAL, penambangan timah laut memiliki beberapa catatan sebelum menambang.

Sebagai contoh, Operasi KK/KI/KIP/BWD dan Mitra seminimal mungkin mengakibatkan dampak penting negatif terhadap : Daerah Asuh, Habitat Khusus, Terumbu Karang, Daerah Penangkapan Ikan (Fishing Ground), dan Lokasi Wisata Bahari (Dokumen Rencana pengelolaan Lingkungan (RKL) PT  TIMAH Tbk, 2009. (BBR)


Penulis  : Eqi Fitri Marehan (Mahasiswa Stisipol Pahlawan 12 Sungailiat Bangka)
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review