Rapat Bahas Harga Lada Babel di DPRD Kisruh

kasmirudin
Rapat Bahas Harga Lada Babel di DPRD Kisruh
DPRD Babel yang kembali menggelar pertemuan untuk mencari solusi mengenai masalah rendahnya harga lada dengan melibatkan Direktur Utama BUMD Babel, Saparuddin, Ketua TP4L, Zaydan, Ketua BP3L, Zainal, eksportir, Kemenkumham Babel, Bea Cukai, Balai Karantina Pertanian serta dinas terkait, Senin (2/12/2019) petang. (Foto: Diko)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Kisruh persoalan rendahnya harga lada Bangka Belitung terus menjadi sorotan. Banyak petani lada dibuat menjerit, akibat harga lada yang tak kunjung naik.

Pertemuan pun kerap dilakukan, untuk membahas permasalahan tersebut. Namun, sayangnya hingga saat ini belum ditemui solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini.

Seperti yang dilakukan DPRD Babel yang kembali menggelar pertemuan untuk mencari solusi mengenai masalah tersebut. Berbagai pihak dilibatkan dalam pertemuan itu antara lain, Direktur Utama BUMD Babel, Saparuddin, Ketua TP4L, Zaydan, Ketua BP3L, Zainal, eksportir, Kemenkumham Babel, Bea Cukai, Balai Karantina Pertanian serta dinas terkait, Senin (2/12/2019) petang.

Pertemuan tersebut dibuka oleh pemaparan Dirut BUMD Babel, Prof. Saparuddin yang menjelaskan, mengenai kondisi lada di Babel saat ini.

Menurut Udin sapaan profesor, kondisi produktivitas lada di Babel cenderung stagnan berbanding terbalik dengan luas tanam lada yang terus meningkat.

“Luas lahan tanam lada itu meningkat dari 2014 di angka 22 ribu ton dalam 54 hektare, naik di tahun 2018 menjadi 27 ribu ton dalam 988 hektare. Tetapi dari sisi produksi masih stagnan, yang di tahun 2014 angka produksi lada di angka kisaran 33 ribu ton, sedangkan pada tahun 2018 hanya kisaran 32 ribu ton. Meskipun  fluktuatif di tahun sebelumnya, tetapi cenderung stagnan. Sehingga  produktivitas lada hanya di angka rata-rara 1,2 indeks produktivitasnya yang seharusnya dapat mencapai 4,5 ton per hektare," paparnya.

Ia juga menyoroti cenderung turunnya harga lada dari tahun ke tahun, hingga mencapai angka kisaran Rp 40 Ribu per kilo, seperti sekarang ini. Menurutnya, lada Babel memiliki banyak kelebihan untuk bersaing dan menentukan harga lada dunia. Di antaranya memiliki aroma khas yang tidak dimiliki daerah mana pun, baik luar maupun dalam negeri. Memiliki indeks kepedasan tinggi, dan memiliki indeks geografis (IG) Muntok White Paper yang telah dikenal dan diakui kualitasnya.

Namun keunggulan tersebut, nampaknya tak dapat membuat lada Babel berbicara banyak di pasar dunia, sehingga harga lada Babel kini sangat memperhatinkan.

Udin menjabarkan, setidaknya ada 4 penyebab merosotnya harga lada. Pertama over supply, dimana Vietnam memproduksi lada lebih besar dari Indonesia saat ini. kedua, kurangnya inovasi yang di banyak negara dan juga di dalam negeri sudah harus mulai menjadikan lada produk hilir. Ketiga, penurunan kualitas lada karena standar buyer semakin tinggi. Ke empat,  strategi pemasaran dimana orang memasarkan tidak lagi dengan cara tradisional, melainkan sudah menggunakan sistem online dan teknologi.

"Empat inilah analisa kami penyebab merosotnya harga lada di Babel dan kita perlu memikirkan solusi permasalahan ini," katanya.

Usai menyampaikan analisa dan beberapa solusi atas permasalahan tersebut.

Diskusi dilanjutkan dengan penyampaian oleh Ketua TP4L, Zaydan. Tensi di dalam ruang rapat sedikit mulai memanas saat Zaydan menyampaikan dengan lantang dan cukup tegas, mengenai status BP3L di bawah kepemimpinan Zainal yang Ia anggap cacat hukum.

Tensi tinggi rapat tersebut, terlihat dimana beberapa kali Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya berusaha memberikan instruksi dan menenangkan Zaydan agar bisa menyampaikan permasalahannya dengan nada yang tenang. Namun hal serupa juga ditunjukkan Ketua BP3L, Zainal yang cukup keras menjelaskan dan menyampaikan bantahan mengenai beberapa pernyataan atau statement dari Zaydan.

Terkait mengenai Status Tim BP3L yang dipimpin Zainal, Kemenkumham Babel dan Asosiasi IG Indonesia, sepakat berdasarkan ketetapan Menteri Hukum dan HAM atas nama Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek, Juncto Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis memberikan hak Indikasi-Geografis kepada BP3L yang dibentuk pada tahun 2010 lalu dibawah kepemimpinan Zainal.

“Belum ada perubahan sehingga saat ini kepemilikan IG pun belum berubah, tetap masih ada di BP3L yang dibentuk pada tahun 2010," jelas Riyaldi Ketua Asosiasi IG Indonesia.

Sementara salah satu eskportir lada asal Belitung, Bambang bahkan mengancam tidak akan membeli lada dari petani Babel jika permasalahan ini tak kunjung selesai.

“Jika kita tidak diizinkan mengekport lada sebelum adanya kejelasan tentang aturan yang ada, maka kami juga berhak menolak pembelian lada dari petani. Jika kami tidak membeli lada petani, terus bagaimana nasib para petani lada. Ini akan menambah parahnya ekonomi masyarakat Babel," tegasnya.

Bambang juga sempat mempertanyakan, data yang disampaikan Prof. Udin terkait produksi lada Babel yang mencapai angka 33 ribu ton, hanya saja Prof. Udin sudah meninggalkan ruang rapat, terlebih dahulu.

"Sebanyak 90 persen lada Belitung itu saya yang beli. Untuk tahun ini hingga November 2019 produksi hanya mencapai sekira 2000-an ton dan setahu saya produksi lada Babel itu hanya 12 ribu ton per tahun. Jadi data Prof Saparudin dari mana?," tanyanya.

Menanggapi hal tersebut Didit meminta para eksportir untuk mengurungkan niat tersebut, karena masyarakat atau petani akan bingung mau jual hasil lada mereka kemana.

"Tadi saya mendengar ada statemen para eksportir akan menghentikan pembelian lada. Jangan  dong! Kasihan petani dan rakyat, andai kata mereka menghentikan pembelian lada. Nanti siapa yang akan beli ? Apakah BUMD dan pemerintah sanggup beli dan ladanya mau dibuang kemana? Tolong  lah jangan  ada wacana pelarangan ekspor, nanti soal satu pintu DPRD akan kaji. Karena ini butuh kebersamaan," katanya.

selain itu Didit mengatakan, akan mengutus Komisi I dan II untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai permasalahan ini.

“Jalan keluarnya kita akan mengutus komisi I, untuk langsung ke Kemenkumham pusat bukan karena kita tidak percaya dengan Kemenkumham Babel. Tetapi biar ada kepastian hukum, sementara komisi II, kita minta agar tetap ke Kementrian Perdagangan RI untuk mempertanyakan masalah ekspor lada," pungkasnya. (BBR)


Penulis  : Diko
Editor    : Kasmir
Sumber  :Babel Review