Simalakama Sustainability Report dalam Melaporkan dan Mengembangkan Kebijakan Bisnis Berkelanjutan

Admin
Simalakama Sustainability Report  dalam Melaporkan dan Mengembangkan Kebijakan Bisnis Berkelanjutan
Foto: IST

Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang menggabungkan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Dalam ekonomi, persaingan atau kompetisi adalah bersaingnya para penjual yang memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Harga, produk, distribusi dan promosi yang menjadi pembeda para penjual untuk mengungguli persaingan.

Pada Era 4.0 dan persaingan industri pada saat ini yang semakin maju, ternyata memberikan efek negatif. Tingginya keinginan dan kepentingan dari pihak perusahaan untuk bisa mendapatkan keuntungan dan upaya pengembangan bisnisnya yang lebih luas, merupakan faktor yang menyebabkan kerusakan dan konflik atau permasalahan lingkungan di Indonesia.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan, selama ini telah terjadi ketimpangan penguasaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Akibatnya, Indonesia mengalami kondisi darurat ekologis. Pada konferensi nasional lingkungan hidup Walhi menyatakan bahwa Indonesia ada pada kondisi darurat ekologis. Dengan kata lain, kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan situasi atau keadaan genting. Ini bersumber dari aktivitas monopoli penguasaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan yang berdampak pada hilangnya akses masyarakat terhadap sumber penghidupan.

Revolusi mental belum berhasil membawa rakyat lepas sepenuhnya dari upaya pembungkaman, kriminalisasi, kekerasan, dan perampasan hak milik mereka. Ini mengakibatkan terjadinya  ketimpangan penguasaan ruang, sementara penegakan hukum masih berfokus pada pelayanan investasi. Hal ini tergambar secara jelas pada peristiwa film dokumenter "Sexy Killer" yang tayang beberapa waktu lalu, yang menjadi perbincangan masyarakat. Pasalnya, film yang didistribusikan oleh Watchdoc ini mengupas tuntas kisah fakta terkait pertambangan batu bara di Indonesia. Di sini penonton disajikan sendiri keluhan dan pendapat dari warga yang terkena dampak langsung dari kegiatan penambangan tersebut. Film ini menceritakan perjuangan warga di Kalimantan agar memperoleh air bersih setelah ekspansi perusahaan tambang atau perjuangan nelayan dan petani di Batang, Jawa Tengah, yang aktivitasnya terhambat oleh keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang yang digadang-gadang akan menjadi PLTU terbesar se-Asia Tenggara. Tidak hanya merusak ekosistem alam dan mata pencarian masyarakat, aktivitas PLTU juga memberikan imbas pada kesehatan warga di sekitarnya. Selain itu, bertambahnya pula risiko penyakit yang diakibatkan polusi udara yang dihasilkan oleh PLTU tersebut. Lokasinya yang berada di pinggir pantai, tentunya kesibukan PLTU ini akan berdampak pada para nelayan. Karena merusak ekosistem laut yang berdampak pada penghasilan nelayan, banyak dari warga yang sudah berupaya untuk melakukan penolakan pembangunan PLTU ini. Penolakan pembangunan PLTU ini akhirnya berujung kriminalisasi.

Corporate sustainability atau Corporate Social Responsibility ialah penerapan pembangunan yang berkelanjutan atau suistainable development dari perspektif dunia usaha. CSR untuk pertama kali dikembangkan di Inggris sejak 34 tahun yang lalu dan mulai dipopulerkan di Indonesia sejak tahun 2001. Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan salah satu bagian dari Corporate Responsibility akan tetap melakukan kegiatan CSR kepada masyarakat lokal.

Pada dasarnya, Indonesia sudah menerapkan perundang-undangan nomor 40 tahun 2007, yang berbunyi bahwa setiap perusahaan yang menjalankan operasinya di bidang sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Akan tetapi, pada saat ini kegiatan CSR tidak seluruhnya memberikan kontribusi kepada pembangunan berkelanjutan dan lebih banyak kepada green washing atau sarana pemasaran bagi perusahaan. Kurangnya analisa laporan yang dibuat perusahaan sebagai pengukur dampak sosial dan lingkungan itu  membuat pemerintah tidak bisa mengawasi dan mengukur seberapa jauh komitmen program perusahaan terhadap keberlansungan lingkungan alam dan sosial yang terkena akibat dari operasionalnya.

CSR dirasakan semakin perlu untuk diimplementasikan secara konkrit khususnya bagi perusahaan yang memiliki dampak besar terhadap alam dikarenakan: pertama, untuk menunjukkan kepedulian organisasi bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan; kedua, stakeholder eksternal semakin kaya pemikiran dalam menetapkan kepercayaan terhadap perusahaan baik dalam hal produk maupun kinerja secara keseluruhan serta kekuatan komunikasi yang dibangun oleh perusahaan dengan stakeholder eksternal sangat dipengaruhi oleh kepedulian perusahaan supaya mengakomodasi kepentingan mereka; ketiga, nama baik perusahaan atau reputasi tidak hanya berdasarkan kemampuan dalam menghasilkan laba dan produk yang berkualitas tetapi juga kepedulian perusahaan terhadap lingkungan alam dan social bahkan investor untuk memutusan investasi tidak lagi terpusat pada analisis yang bersifat teknikal tetapi juga fundamental secara luas yaitu kepedulian perusahaan untuk menerapkan CSR; keempat, dengan menerapkan CSR, perusahaan memiliki kemampuan bersaing lebih tinggi karena mempunyai kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dan teknologi ramah lingkungan serta menguatkan pasar melalui hubungan yang solid dengan pelanggan, supplier, masyarakat, LSM, dan lembaga-lembaga keuangan penunjang.

Suta (2008) menjelaskan CSR adalah part of strategy dari perusahaan untuk membangun reputasi, karena reputasi merupakan intangible asset yang penting. Selanjutnya, Suta menjelaskan hasil penelitian menunjukkan 65% perusahaan public yang diambil dari kelompok LQ45 menanggap CSR merupakan komponen penting dari reputasi.

Dengan adanya fenomena ini, timbul simalakama bagi perusahaan bagaimana agar menunjukkan kontribusi dan komitmennya terhadap pembangunan yang berkelanjutan tanpa kurangnya kepercayaan investor akan keberlangsungan. Mengambil pelajaran dari negara lain, perlu adanya regulasi yang mengatur laporan secara terperinci dan terukur yang dapat menjadi catatan penilaian bagi pemerintah dalam mengukur seberapa jauh komitmen dan program perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Laporan tersebut adalah laporan keberlanjutan atau yang lebih dikenal dengan sustainability report.

Sustainablity report merupakan laporan terukur yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang diakibatkan dari kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Selain itu, sustainabilily report menyajikan penilaian dan model tata kelola perusahaan serta menunjukkan hubungan antara strategi dan komitmennya terhadap ekonomi global yang berkelanjutan. Laporan ini adalah elemen intrinsik dari pelaporan terintegrasi dan perkembangan terbaru yang menggabungkan analisis kinerja keuangan dan non-keuangan baik informasi kualitatif atau informasi kuantitatif.

Kawasan di Eropa seperti Swedia, Finlandia, Belanda, dan Jerman serta negara Asia seperti Jepang sudah mewajibkan setiap perusahaan sebagai bentuk dari negara yang maju, baik perusahaan milik negara ataupun perusahaan terbuka upaya membuat sustainability report. Tidak heran pula bila negara tersebut memperoleh nilai dan peringkat yang tinggi dalam Environmental Performance Index (EPI). Jepang termasuk dalam negara yang paling ramah lingkungan menurut survei dari Value Champion di tahun 2018. Berbanding terbalik pada Indonesia yang menempati peringkat ke-133 dari 180 negara pada EPI.

Keberadaan dari laporan keberlanjutan ini sudah sepatutnya menjadikan pemerintah untuk mengatur perusahaan di Indonesia agar mempublikasikan Sustainability Report dikarenkan belum adanya standar yang berlaku menyeluruh di Indonesia. Dalam pembuatan pelaporan keberlanjutannya dibutuhkan pembuatan regulasi dan standar yang berlaku di Indonesia yang merupakan hal penting sebagai dasar dan pedoman perusahaan. Berdasarkan karakteristik ukuran perusahaan dan tingkat sensitivitasnya, pemerintah dapat menerapkan kebijakan dan standar berdasarkan penelitian dari Kilic dan Kuzey (2017). Yang menjadi pengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report yaitu Ukuran perusahaan dan tipe industri . Meskipun sulit, pemerintah masih punya waktu agar memperbaiki regulasi yang ada demi mencapai pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goal pada 2030 yang tentunya akan datang.