VIDEO Q&A Gubernur Erzaldi Mengenai Babel Minta Saham PT Timah

Irwan
VIDEO Q&A Gubernur Erzaldi Mengenai Babel Minta Saham PT Timah
Foto dan video:Irwan

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID – Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menuntut pembagian 10 persen saham pemerintah pusat yang ada di PT Timah Tbk. Hal ini dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang mengalami perlambatan.

Eksploitasi bijih timah Bangka Belitung, yang sudah berlangsung sejak tahun 1709 atau lebih dari 300 tahun lalu, kontribusnya sangat minim bagi daerah sedangkan  dampak kerusakan lingkungan dan dampak sosialnya menjadi beban daerah.

Perjuangan masyarakat Bangka Belitung untuk meminta bagian dari kepemilikan saham Pemerintah Pusat di PT Timah sudah berlangsung sejak tahun 2009 lalu, namun hingga kini masih belum terealisasi.

Dengan komposisi kepemilikan saham PT Timah 65 persen dimiliki pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN dan 35 persen lainnya dimiliki publik melalui mekanisme pasar modal.

Menurut Bubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman keinginan untuk memiliki saham pemerintah di PT Timah ini sangat wajar, mengingat dampak negatif dari pertambangan timah belum sepadan dengan royalty, pajak, maupun CSR dari perusahaan-perusahaan timah, termasuk BUMN PT Timah.

Sedangkan kondisi perekonomian Bangka Belitung saat ini belum menunjukkan dan mencerminkan sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam bernilai ekonomis tinggi.

Gubernur menyebutkan, selama ini Pemprov Babel hanya menerima royalti sebesar 4 persen atau sekitar Rp 112 milyar (tahun 2019), sedangkan dampak negatifnya lebih dari satu juta hektar lahan di Bangka Belitung rusak parah dan lebih dari 1.300 bekas lubang tambang yang dibiarkan begitu saja tanpa ada proses reklamasi yang baik.

Ditambah dampak sosial sejak Desember 2019 lalu, sedikitnya empat kasus konflik sosial yang berujung bentrok antara masyarakat pro dan kontra tambang di Bangka Belitung termasuk kasus penyanderaan dan persekusi terhadap Wakil Gubernur oleh massa penambang.

Selain untuk menopang perekonomian Bangka Belitung yang mengalami perlambatan, kepemilikan saham PT Timah dari porsi yang dimiliki Pemerintah Pusat membuat Bangka Belitung memiliki akses untuk ikut menentukan kebijakan perusahaan, guna meminimalisir dampak kerusakan lingkungan dan dampak sosial lainnya. (BBR)