Wali Kota Berterima Kasih Perda Retribusi Perizinan Disetujui DPRD

kasmirudin
Wali Kota Berterima Kasih Perda Retribusi Perizinan Disetujui DPRD
Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil saat menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna ke delapan Masa Persidangan II Tahun 2020, Senin (20/1/2019). (Foto: Gusti Randa)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- DPRD Kota Pangkalpinang, menggelar Rapat Paripurna ke delapan Masa Persidangan II Tahun 2020, dengan agenda tanggapan wali kota  Pangkalpinang atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap tiga Raperda , di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang.

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil dalam sambutannya menyampaikan, sebagaimana diketahui pada tanggal 13 Januari 2020, telah dilaksanakan agenda Rapat Paripurna ke delapan, Masa Persidangan II Tahun 2020 DPRD Kota Pangkalpinang.

"Di dalam acara tersebut telah menyampaikan penjelasan terhadap Raperda, yang diajukan oleh Eksekutif kepada Legislatif terdiri dari perubahan ketiga atas Perda Kota Pangkalpinang Nomor 16 tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum, perubahan kedua atas Perda Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Restribusi Perizinan dan pencabutan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik," katanya, Senin (20/1/2020).

Ia juga menyampaikan, atas penjelasan yang telah disampaikan, Pemkot Pangkalpinang ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiaasi baik dalam bentuk masukan, saran, dukungannya.

"Berkenaan dengan pemandangan umum dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, perubahan ketiga atas Perda Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum. Di samping itu juga Raperda tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat setelah ditetapkan sebagai perda," kata wali kota yang akrab Molen.

Molen juga mengatakan, terkait dengan data-data mengenai jumlah perusahaan/badan usaha dan/atau perseorangan yang berkorelasi dengan perizinan tertentu yang ditanyakan Fraksi Demokrat.

"Terkait perubahan kedua atas Perda Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Restribusi Perizinan tersebut dapat dibahas anggota dewan yang terhormat bersama-sama dengan eksekutif dan pada akhirnya dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah," ucapnya. (BBR)


Penulis : Gusti Randa

Editor   : Kasmir

Sumber : Babel Review