BABELREVIEW.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mulai menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Sejumlah permasalahan pun jadi fokus penyusunan RKPD pada setahun mendatang. Pada tahun depan sektor pengembangan sumber daya manusia (SDM) hingga penguatan ekonomi jadi fokus utama.
Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi mengungkapkan, pihaknya mulai melakukan penyusunan RKPD tahun 2025 melalui forum konsultasi publik sekaligus penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Isu menjadi fokus utamanya yakni meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur, SDM dan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah menuju penguatan landasan transformasi ekonomi, sosial dan tata kelola berkelanjutan.
“Kita menggelar forum konsultasi publik tahun untuk RKPD Tahun 2025. Sekaligus ini kick off RPJMD selama lima tahun ke depan, yakni tahun 2025-2029,” kata Debby, Selasa (30/1).
Debby mengakui, ada beberapa sektor prioritas yang masuk dalam pembahasan RKPD dan RPJMD. Khususnya pengembangan SDM, infrastruktur kewilayahan, ekonomi hijau dan ekonomi biru, pengembangan ekonomi kreatif serta tata kelola perkotaan. Ekonomi hijau fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan penurunan risiko kerusakan lingkungan. Sedangkan ekonomi biru lebih difokuskan pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di sektor kelautan.
Tak hanya itu, hilirisasi pertanian juga menjadi pengembangan ekonomi pada masa yang akan datang. Langkah ini sebagai proses mengolah bahan mentah menjadi produk turunan bernilai tambah sedang menjadi tren dalam kebijakan pemerintah beberapa waktu terakhir ini. Hilirisasi bidang pertanian merupakan kunci kesejahteraan bagi petani, mengingat selama ini petani cenderung menjual produknya secara langsung.
“Harus ada transformasi dan hilirisasi. Kita tidak hanya bisa memberi bantuan kepada petani, harus ada hilirisasi misalnya Crude Palm Oil (CPO-Red) dan turunannya. Kemudian pertanian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM-Red), ekonomi kreatif dan landscape perkotaan,” papar Debby.
Di samping itu lanjut dia, upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM menjadi sektor prioritas. Saat ini IPM Bangka Selatan menempati posisi terendah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan capaian 69,67 poin.
Maka dari itu pihaknya terus melakukan intervensi terhadap tiga sektor yang menjadi indikator peningkatan IPM. Terpenting adalah ketepatan program kegiatan pemerintah daerah yang diformulasikan dalam kebijakan penganggaran.
Oleh karenanya pemerintah mengejar capaian target nilai IPM di atas 70,25 pada kurun waktu RPJMD 2021-2026. Sembari mengkolaborasikan tiga komponen penentu IPM. Yaitu komponen ekonomi, pendidikan dan kesehatan dengan mengingat komponen penentu IPM yaitu komponen pendidikan. Di mana hal ini merupakan investasi jangka panjang dan memerlukan waktu yang lama. Dengan target tahun 2024 IPM di daerah itu meningkat dan masuk kategori tinggi sama dengan kabupaten/kota lainnya.
“Target kita tahun 2025 IPM bisa mencapai 70,25 poin. Artinya kita harus mengejar 0,58 poin agar bisa meraih kategori tinggi. Hari ini 1,78 poin sudah kita lewati. Insya Allah 2025 bisa kategori IPM tinggi,” ucapnya.
Kendati begitu kata Debby, penyusunan RKPD dan RPJMD diharapkan mampu menjadi panduan bagi bupati dan wakil bupati di masa yang akan datang. Siapapun pemimpinnya dalam menerapkan kebijakan harus berdasarkan atas RKPD dan RPJMD yang telah ditentukan. Supaya target pembangunan ke depannya dapat terealisasi sesuai dengan yang diinginkan.
“Penyusunan diselaraskan dengan sebelumnya, jelas hari ini kita membahas 2025-2029. Siapapun nanti bupati dan wakil bupatinya yang terpilih harus menyesuaikan RKPD,” pungkas Debby.
