Agus Adaw Tegaskan Mendagri dan DPRD Harus Tanggung Jawab Jika Babel Disharmonisasi Terkait Pj Gubernur
PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Tokoh Presidium Pembentukan Provinsi Bangka Belitung, Agus Adaw menegaskan, gaduh yang disebabkan pernyataan dan kinerja Pj Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu sangat berpotensi menciptakan disharmonisasi dalam masyarakat Bangka Belitung.
Agus Adaw bahkan mensinyalir, saat ini ada kelompok yang "pasang badan" membela Pj Gubernur Suganda agar tidak terdepak dari jabatannya.
Di satu sisi, ada sejumlah tokoh masyarakat sedang menggaungkan aspirasi masyarakat luas yang tak lagi simpatik dengan Pj Suganda yang ditengarai oleh sejumlah kontroversi dari Sekjen Ombudsman RI itu.
"Ini preseden buruk. Selama ini Kepulauan Babel sangat kondusif. Sejak kehadiran Suganda dengan bermacam kontroversinya, Babel jadi tambah gaduh. Apalagi ada kelompok yang berusaha ingin pasang badan untuk Suganda, di sisi lain ada tokoh masyarakat yang menghendaki agar Suganda angkat kaki dari Babel," kata Agus Adaw ketika mengghubungi Babel Review, Jumat (18/8/2023).
Agus Adaw menegaskan, sah-sah saja jika kemudian muncul kelompok yang ingin pasang badan untuk Pj Gubernur Suganda.
"Itu hak mereka. Sah-sah saja ini. Kita tidak boleh larang mereka. Silakan mereka bersuara," tandas pensiunan Dinas Perhubungan dan Kesbangpol Babel ini.
Di sisi lain lanjut Agus Adaw, kelompok Bangka Belitung Peduli yang diinisiasi oleh sejumlah tokoh masyarakat, yang memperjuangkan agar Pj Gubernur Suganda lengser, juga tidak akan pernah ada jika sistem demokrasi kita berjalan baik.
"Celakanya kan ini berawal dari tidak beresnya DPRD Provinsi. Coba jika dari awal DPRD langsung merespon gaduh yang ditengarai oleh pernyataan kontroversi Suganda ini. Pasti gerakan-gerakan rakyat yang menolak dan anti Suganda tidak akan pernah ada. Mereka ada, ya karena DPRD membiarkan bola liar yang dibuat oleh Suganda ini," tegas Johan.
Oleh sebab itu lanjut Johan, jika terjadi disharmonisasi di Babel yang dipicu oleh prokontra terkait Suganda ini, maka Mendagri dan DPRD Babel merupakan pihak yang paling bertanggung jawab.
"Mendagri sebagai pihak yang mengutuskan Suganda harus bertanggung jawab. Karena yang diutus ini ternyata tidak sesuai ekspektasi masyarakat Babel. Demikian juga DPRD Babel yang terkesan telah membiarkan kontroversi yang diciptakan oleh Suganda ini hingga menjadi bola liar dan menciptakan kegaduhan," ungkap Johan.
Ia berharap, gerakan Bangka Belitung Peduli yang diinisiasi sejumlah tokoh Babel tersebut, terus dilanjutkan dan tak boleh menyerah.
"Jika nanti tim Bangka Belitung Peduli akan beraudensi dan menyampaikan sikap ke DPRD Babel, saya siap hadir dan berorasi," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Agus Adaw juga menyatakan, Selaku Pj Gubernur, Suganda juga harus instrospeksi. "Apa Suganda tega lihat Babel bertambah gaduh. Sebelumnya kondusif, gara-gara ada gaduh ini, masyarakat Babel jadi terpecah, tolong renungkan ini," harap Johan.
Menanggapi hal ini, Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Suganda Pandapotan Pasaribu, hingga berita ini diturunkan belum merespon konfirmasi yang dikirim oleh Trasberita.com melalui nomor WA yang biasa ia gunakan. (*/BBR)
Editor: Ichsan Mokoginta Dasin
