Anggota DPRD Bateng : Polemik Berawal karena Eksekutif tidak Patuhi Acuan SKB Dua Menteri

kasmirudin
Anggota DPRD Bateng : Polemik Berawal karena Eksekutif tidak Patuhi Acuan SKB Dua Menteri
Apri Panzupi. (Foto: Faisal)

BANGKA TENGAH, BABELREVIEW.CO.ID -- Polemik yang terjadi terkait pergeseran anggaran Covid-19 antara legislatif dan eksekutif maupun antar legislative, ditenggarai karena keluarnya keputusan Kementerian Keuangan atas sanksi penundaan Dana Alokasi Umum (DAU).

Anggota DPRD Bangka Tengah dari Fraksi PPP, Apri Panzupi mengatakan, dengan momen musibah seperti ini bukan saatnya memperparah polemik dengan saling berbalas komentar dan mengklaim siapa benar siapa salah. Masyarakat justru butuh performance keduanya.

"Memang benar, persoalan awalnya bersumber dari ketidaksiapan Pemkab Bangka Tengah dalam hal ini eksekutif untuk memenuhi ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Menteri yaitu Kemendagri dan Kemenkeu Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah 2020 dalam rangka penanganan covid-19," ujarnya kepada Babel Review, Jumat (8/4/2020).

Dikatakan Apri, dalam SKB tersebut sudah dijelaskan secara mendetail dalam Diktum kedua apa-apa saja yang harus dirasionalisasikan. Seandainya eksekutif tertib dalam melaksanakan setiap acuan Diktum dalam SKB tersebut, dirinya menyakini tidak akan ada sanksi penundaan DAU oleh Kemenkeu tersebut.

"Di dalam Diktum tersebut sudah sangat jelas petunjuknya, apa saja yang harus dikurangkan, apa saja yang bisa dikurangkan dan apa saja yang bisa dirasionalisaikan. Dengan acuan ini seharusnya eksekutif sudah paham implementasi seperti apa," ucapnya.

Ia menambahkan, SKB tersebut diterbitkan pada 9 April 2020 dan dijelaskan dalam Diktum ke delapan bahwa laporan pergeseran harus selesai dua minggu setelah SKB diterbitkan yaitu 23 April 2020, faktanya pada tanggal 29 April 2020 Pemkab Bateng malah kena sanksi oleh Kemenkeu. Ini menandakan potret ketidaksiapan eksekutif dalam melaksanakan recofusing.

"Sanksi ini memang baru penundaan, namun ini adalah peringatan, untuk momen seperti ini terlalu naif kita memikirkan dan mendebatkan pembangunan yang belum ada urgensinya. Sedangkan di sisi lain kita sedang menghadapi bencana yang tidak main-main," tuturnya.

Ia mengatakan, pihaknya tidak mau merecoki kinerja eksekutif, namun mereka harus tahu skala prioritasnya. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 dijelaskan tentang refocussing kegiatan diberikan kewenangan seluas-luasnya kepada eksekutif, agar prosesnya berjalan dengan efektif dan efisien mengingat kondisi yang semakin parah akibat pandemi Covid-19.

"Dengan dasar Inpres tersebutlah, kami legislatif tidak mau ikut campur terlalu jauh, agar eksekutif bisa bekerja secara maksimal dan cepat. Namun bukan tanpa kontrol, kami DPRD cukup sekadar pemberitahuan saja guna sebagai bahan pengawasan terhadap proses penyesuaian anggaran sesuai amanat dalam Diktum ke 12 SKB dua menteri, semua ini agar check and balancenya tetap ada," terangnya.

Apri menjelaskan, secara normal seharusnya setiap pergeseran anggaran itu memang harus melibatkan badan anggaran di DPRD. Namun, karena kondisi sekarang berbeda bersifat penting atau genting, sehinggah dalam Inpres, realokasi dan recofusing diberikan wewenang langsung ke eksekutif agar bisa mengefisiensi waktu.

"Di saat wewenang sudah diberikan sepenuhnya kepada eksekutif agar recofusing berjalan dengan cepat, kami tidak menyangka bakal molor. Padahal berkaca pada daerah lain yang berhasil, mereka mampu melaksanakan tepat waktu," ujarnya.

Dirinya melihat seperti ada keraguan dan ketidaktegasan dalam menentukan pergeseran anggaran oleh elsekutif, hal ini dikuatkan dengan pengurangan belanja modal yang baru mencapai 33,74 persen.

"Dalam SKB dua menteri mengharuskan setiap pemerintah daerah sekurang-kurangnya melakukan penyesuaian pemanggkasan anggaran 50 persen pada pos anggaran belanja modal. Namun informasi yang kami dapat baru dipangkas sebesar 33,74 persen, dasar ini lah yang menjadikan polemik sehingga dipertanyakan sejauh mana keseriusan eksekutif mematuhi SKB 2 Menteri," pungkasnya. (BBR)


Penulis : Faisal

Editor   : Kasmir