Pemkab Bangka Barat bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangka Barat (Babar), melakukan kerjasama melalui penyuluhan dan penerangan hukum terhadap operator desa yang ada di Kabupaten Bangka Barat, Selasa (25/3/2025).
Selain melakukan penyuluhan, Kejari Babar juga melakukan sosilisasi terkait pelatihan penggunaan Aplikasi Jaga Desa, bagi operator desa yang ada di Bangka Barat.
Kepala Dinsospemdes Bangka Barat, Achmad Nursyandi, Kepala Kejari Bangka Barat, Bayu Sugiri, dan Inspektur Inspektorat Bangka Barat, Fachriansyah hadir dalam kegiatan.
“Ini salah satu bentuk program Jaga Desa, sebagai bentuk preventif tidak terjadinya penyalahgunaan dan kesalahan pengelolaan keuangan dana desa,” kata Kepala Kejari Bangka Barat, Bayu Sugiri kepada wartawan, Selasa (25/3/2025).
Sugiri menambahkan, dengan adanya program ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana desa.
“Tentu ini mampu mitigasi. Karena tahun 2021, 2022 represif yang ditangani perkara korupsi dari desa itu cukup banyak. Jadi makin ke sini makin kecil volumenya,” katanya.
Ia menjelaskan, dengan dilakukan penyuluhan dan penerangan hukum penggunaan Aplikasi Jaga Desa, bakal terintegritas dan termonitor dalam pengelolaan keuangan desa.
“Jadi bakal terintegrasi dengan aplikasi ini, ya program kan banyak, justru dengan aplikasi ini, semua sudah termonitor. Berapa BUMDes, koperasi, bagaimana pengelolaan keuangan, SPJ-nya. Bisa dimonitor, sehingga apabila ada mis, bisa dibenahi. Harapannya menghilangkan penyalahgunaan keuangan dana desa,” katanya.
Kepala Dinsospemdes Bangka Barat, Achmad Nursyandi mengatakan Pemkab Babar mengapresisi Kejari Bangka Barat beserta jajarannya karena sudah mengawal untuk penggunaan dana desa di Bangka Barat.
“Mudah mudahan dengan kegiatan sosialisasi melalui aplikasi Jaga Desa, yang akan diisi oleh para operator bisa lebih transparan dan akuntabel, mencegah penyelewengan dana desa di Bangka Barat,” harapnya.
