ASN Nonjob Terus Minta Kepastian Terkait Status Mereka ke Gubernur Babel

kasmirudin
ASN Nonjob Terus Minta Kepastian Terkait Status Mereka ke Gubernur Babel
Medi Umari, salah satu ASN yang nonjob. (Foto: Diko Subadya)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Polemik dinonjobkannya sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) masih terus bergulir.

Gelombang protes pun terus disuarakan oleh mereka yang merasa tak terima dengan keputusan tersebut, apalagi setelah dinonjobkan pada 26 Juni 2020 lalu hingga sekarang status mereka belum ada kejelasan.

Medi Umari, salah satu ASN yang nonjob, saat bincang dengan wartawan, Selasa (14/7/2020) mempertanyakan kebijakan gubernur tersebut. Karena baginya, Ia tak pernah merasa memiliki kesalahan dan bekerja sebagaimana mestinya.

Medi mengaku, sebelumnya Ia juga pernah dinonjobkan dari jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan, Tak terima ia pun melaporkan ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), sehingga ia kembali menduduki jabatan di Biro Pembangunan.

“Setelah adanya pelantikan besar-besaran 26 Juni lalu, dan dua biro digabung yakni Biro Ekonomi dan Pembangunan, saya dinonjobkan. Sekarang menjadi staf di Biro Ekonomi Pembangunan," katanya.

Ia mengatakan, terkait dengan protes terhadap keputusan tersebut, Medi dan sejumlah rekannya yang bernasib sama dengannya sudah menyampaikan hal ini ke DPRD Babel.

"Kami sudah menyampaikan protes kami ke DPRD dan sudah sempat difasilitasi dengan BKPSDM. Jawaban mereka akan memanggil dan ditindaklanjuti, tetapi sampai hari ini, dua minggu setelah pelantikan belum juga ada pemanggilan," ujarnya.

Tak hanya itu , Medi dan juga rekan-rekannya sudah mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkoordinasi, dan disarankan untuk melayangkan surat kepada gubernur.

"Kami masing-masing sudah melayangkan surat kepada gubernur tertanggal 3 Juli 2020, Tapi belum juga ada balasan," imbuhnya.

Medi mengaku heran, mengapa ada pejabat atau pegawai yang mendapatkan promosi dan demosi. Jika hanya pelantikan penyesuaian struktur organisasi, mestinya tidak ada promosi.

"Kami berlima, dua rekan kami jabatannya turun atau demosi, kita siap kalau hanya dialihkan jabatan atau penyetaraan ke jabatan fungsional. Tetapi ini ada juga promosi, ada apa sebenarnya?" tanyanya.

Serupa dengan Medi, salah satu rekannya Hanifah pun menyayangkan dan keberatan dengan keputusan tersebut. Padahal ia mengaku telah bekerja bekerja maksimal,  bahkan kini telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dengan upaya sendiri. Usai dinonjobkan tahun lalu karena dianggap tak berkompeten, karena tidak memiliki sertifikat tersebut.

"Dulu saya juga pernah dinonjobkan, karena tidak punya sertifikat pengadaan barang dan jasa. Kemudian kami lapor ke KASN, dan akhirnya kembali mendapatkan jabatan dan ditempatkan di Biro yang akan digabungkan. Walau pun saya penuhi sertifikat pengadaan barang dan jasa, tapi sekarang saya kembali di nonjob," ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan, langkah dan tindak lanjut dari Pemprov Babel pascamutasi 26 Juni lalu, apakah disetarakan dengan jabatan fungsional atau bagaimana?

"Kami hanya ingin status, PNS dua jabatan, kalau tidak struktural ya fungsional. Ada beban moral, jangan kami dicuekin gini. Kami sudah menyampaikan surat protes, tapi belum ada tanggapan hingga sekarang. Saya nggak tau kesalahan apa?  BKPSDM nggak memanggil kami, dibiarkan seperti ini," pungkasnya. (BBR)


Penulis : Diko Subadya

Editor   : Kasmir

Sumber : Babel Review