Atasi Defisit Anggaran, DPRD Setujui Rencana Pemprov Babel Ajukan Pinjaman Rp 245 Miliar

Kasmirudin
Atasi Defisit Anggaran, DPRD Setujui Rencana Pemprov Babel Ajukan Pinjaman Rp 245 Miliar
ilustrasi.

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berencana akan melakukan pinjaman dana kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 245 miliar pada tahun 2021.

Pinjaman ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan anggaran atau defisit yang dialami Pemprov Babel sebesar kurang lebih Rp 540,3 Miliar. Rencana tersebut mendapat dukungan dari DPRD Babel.

Plt. Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi menjelaskan, bahwa saat ini ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menutupi defisit tersebut.

Pertama yakni dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2020. Ia mengungkapkan, Silpa yang dimiliki Babel tahun ini diperkirakan menyentuh angka kurang lebih Rp Rp 295 miliar. Kedua,  yakni dengan pengajuan bantuan dana pinjaman ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 245 miliar.

"Pinjaman daerah ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur dengan tujuan mengurangi beban masyarakat dan sekaligus untuk mendapat pemasukan daerah," kata Amri kepada awak media, Jum'at (2/10/2020).

Lanjut Amri, pengajuan pinjaman yang direncanakan ini, tak semerta-merta bisa didapatkan. Perlu  persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kami berikan waktu dua minggu untuk TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), untuk menentukan mana saja yang menjadi  program prioritas di RAPBD nanti kami bahas lagi dan kemudian diputuskan Kemendagri. Yang  jelas apa yang kami setujui harus ada dasar hukumnya dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Harapan kami Kemendagri bisa melakukan evaluasi dengan utuh, agar ini bisa dilaksanakan sesuai dengan tujuan kita," ungkapnya.

Terkait dengan permohonan pinjaman ini, anggota DPRD Dapil Kabupaten Bangka tersebut menuturkan, bahwa kebijakan hak tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan dan ada dasar hukum yang memperbolehkan hal itu dilakukan.

"Saat ini hampir semua wilayah mengajukan itu, bukan hal yang tabu apalagi ada pasal yang membolehkan daerah melakukan itu. Hanya saja permohonan pinjaman itu harus kegiatan yang produktif, salah satunya pembangunan Infrastruktur," terangnya.

Amri mengatakan, dalam hal belanja infrastruktur nanti, pihaknya menekankan agar infrastruktur di Provinsi Babel pada 2021 berbasiskan padat karya dan penggunaan produk-produk lokal.

"Padat karya artinya kami berharap peran masyarakat secara meluas dalam hal kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan, tidak hanya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mengakomodir masyarakat terbatas," tandasnya. (BBR)


Penulis : Diko Subadya

Editor   : Kasmir