Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyampaikan keluhan masyarakat penambang terkait belum naiknya harga timah di tingkat mitra, meski harga timah dunia disebut sudah mengalami kenaikan. DPRD pun meminta manajemen PT Timah menepati komitmen yang pernah disepakati dengan masyarakat.
Didit mengatakan, tuntutan itu merupakan kelanjutan dari kesepakatan antara Direktur Utama PT Timah dengan perwakilan masyarakat pada 8 November 2025, pasca aksi unjuk rasa. Saat itu, PT Timah disebut berjanji akan menyesuaikan harga timah di tingkat mitra apabila harga timah naik.
“Kesepakatannya jelas, kalau harga timah naik, maka harga di tingkat masyarakat mitra juga harus naik. Tapi fakta di lapangan, sampai sekarang harganya belum naik,” kata Didit.
Ia menjelaskan, keluhan tersebut disampaikan perwakilan masyarakat dari berbagai daerah di Kepulauan Bangka Belitung, seperti Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka. Mereka merupakan mitra PT Timah yang selama ini memasok bijih timah ke perusahaan tersebut.
Menurut Didit, kondisi ini membuat para penambang merasa terbebani, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri. Ia meminta PT Timah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang selama ini menjadi mitra perusahaan.
“Saya minta tolong kepada Pak Dirut, hargai masyarakat. Mereka sudah setengah mati memberikan timah kepada perusahaan, tolong harganya juga dinaikkan. Apalagi ini mau Lebaran,” ujarnya.
Didit mengaku DPRD sering didatangi masyarakat yang menyampaikan keluhan serupa. Ia khawatir, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, dapat memicu kekecewaan yang lebih besar di kalangan penambang.
Ia juga menegaskan, jika ada mitra yang dinilai tidak disiplin atau melanggar aturan, perusahaan dapat memberikan sanksi. Namun, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk menahan kenaikan harga bagi mitra lain yang sudah patuh.
“Kalau memang ada mitra yang bandel, beri sanksi saja. Tapi jangan semua masyarakat yang jadi korban. Intinya, kami minta komitmen PT Timah ditepati,” tegasnya.
Didit menambahkan, DPRD saat ini masih menunggu undangan resmi dari PT Timah untuk membahas permasalahan tersebut secara langsung. Ia berharap ada solusi konkret agar harga timah di tingkat masyarakat segera disesuaikan dengan kondisi pasar (*).
