PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID — Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, melalui Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Juhaini, mengikuti rapat koordinasi nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia secara daring pada Senin, 17 Maret 2025. Kegiatan ini berlangsung di Smart Room Center (SRC) Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui platform Zoom Meeting.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait agraria dan pertanahan, kehutanan, transmigrasi, informasi geospasial, serta dukungan terhadap pembangunan tiga juta rumah secara nasional.
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ini turut diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman antar kementerian dan lembaga terkait guna menyatukan langkah dalam pengelolaan bidang-bidang strategis tersebut.
Plt Asisten II, Juhaini, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang terkait potensi permasalahan tata ruang yang ada di wilayah Kota Pangkalpinang.
“Kami telah menyampaikan kepada Kementerian Agraria mengenai berbagai potensi persoalan tata ruang yang perlu mendapatkan perhatian. Selain itu, kami juga melaporkan bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas saat ini berjalan dengan baik,” ujar Juhaini.
Ia juga menyoroti mengenai pentingnya dukungan pusat terhadap program pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi.
“Kami sangat mendukung kebijakan penghapusan BPHTB bagi rumah subsidi. Kami berharap kebijakan ini segera dapat diimplementasikan demi meringankan beban masyarakat,” tambahnya.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
