Baiknya, ASN PGK Rayakan Idul Fitri Secara Sederhana dan Tolak Gratifikasi

Ahada
Baiknya, ASN PGK Rayakan Idul Fitri Secara Sederhana dan Tolak Gratifikasi
Eko Budi Hartono SSos MSi,  Plt Kepala BKPSDMD Kota Pangkalpinang. (Ist)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Dalam merayakan Hari Idul Fitri 1441 H tahun ini, Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil, melalui Eko Budi Hartono SSos MSi,  Plt Kepala BKPSDMD Kota Pangkalpinang, mengimbau kepada seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk tidak merayakan secara berlebihan.

Eko juga meminta seluruh ASN Pangkalpinang menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.

Menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas adalah hal itu bertentangan dengan kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

"ASN dilarang memberi dan atau menerima gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," ujar Eko.

Apabila terpaksa atau sudah terlanjur menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka ASN wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Jika tidak melaporkan kepada KPK dan terbukti menerima, maka sanksi pidana dapat diterapkan sebagaimana diatur pada pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Terkait penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak atau kadaluarsa, agar disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bantuan sosial. Namun, penerimaan tersebut juga harus dilaporkan kepada KPK baik secara langsung maupun melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)  dengan melampirkan dokumentasi penyerahan," ungkap Eko.

Selain itu, lanjut Eko, ASN juga dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seperti kendaraan dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

Bukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. ASN hendaknya dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

"Sebagai upaya pencegahan gratifikasi terkait momen hari raya ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menerbitkan Surat Edaran No. 24/SE/INPT/V/2020 sebagai tindak lanjut dari  Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 14 Tahun 2020, tanggal 13 Mei 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya," tukasnya. (*/BBR)
Laporan:@hada