Baru Capai Rp 107 Miliar, Setor PBBKB ke Provinsi Babel Tahun Ini Ditargetkan Rp 201 Miliar

Kasmirudin
Baru Capai Rp 107 Miliar, Setor PBBKB ke Provinsi Babel Tahun Ini Ditargetkan Rp 201 Miliar
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Rekonsiliasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) antara Gubernur Bangka Belitung Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, S.E., M.M dengan General Manager Marketing Operation Region II Sumatera Bagian Selatan ( Sumbagsel) Asep Wicaksono Hadi, Rabu (16/9/2020) malam. (Foto: Diko Subadya)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Guna memaksimalkan data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) dan PT. Pertamina melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Rekonsiliasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (16/9/2020) malam.

Kesepakatan ini diinisiasi oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Bangka Belitung  Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, S.E., M.M dengan General Manager Marketing Operation Region II Sumatera Bagian Selatan ( Sumbagsel) Asep Wicaksono Hadi. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Badan Keuangan Daerah Babel Fery Afriyanto dengan GM MOR II Sumbagsel Asep Wicaksono Hadi.

Pada kesempatan tersebut, PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) II Sumbagsel, hingga Agustus 2020, mencatatkan setoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ke Provinsi Babel sekitar Rp 107,4 miliar.

Untuk objek nota kesepahaman ini adalah data penjualan dan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemungutan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Dengan ruang lingkup pelaporan dan rekonsoliasi data penjualan dan penggunaan BBM dan pemungutan PBBKB.

Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Djohan berharap dengan adanya nota kesepahaman ini dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas upaya optimalisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas PBBKB bisa lebih transparan dan akuntabilitas pengelolaan PBBKB dapat ditingkatkan, serta sebagai upaya optimalisasi penerimaan Pajak.

  • Halaman
  • 1
  • 2