Bawaslu Babar Luncurkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa

Irwan
Bawaslu Babar Luncurkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa

MENTOK, BABELREVIEW.CO.ID -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat meluncurkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) bagi peserta pemilihan umum baik partai politik (Parpol) dan perseorangan jelang Pemilu 2024 mendatang, Selasa (16/5/2023).

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Rio Febri Pahlevi menyebutkan SIPS ini diluncurkan guna meningkatkan layanan sengketa dalam pemilu 2024 mendatang.

"Sengketa ini merupakan sengketa administrasi, dalam hal ini kami membuka informasi dan bisa melaporkan di laman SIPS. Ini kan tahapan pencalonan, biasanya itu akan keluar SK terkait pencalonan. Apakah surat pencalonan itu menyatakan Bacaleg yang diusung memenuhi syarat ataupun tidak," ucap Rio.

Selain itu, Rio mengatakan jika pihaknya menemukan dokumen bacaleg yang belum lengkap, maka akan direkomendasikan ke partai politik (Parpol) guna memperbaiki atau pun menggantikan caleg sampai waktu yang ditentukan.

"Jadi, jika sudah penetapan DCS tapi administrasi tidak dipenuhi, kami akan merekomendasikan ke KPU bahwa caleg itu tidak memenuhi syarat," katanya.

Menurut, Rio dalam pesta legislatif pemilu 2024 ini akan dimeriahkan oleh mantan narapidana (Napi), kepala desa (Kades) dan pegawai harian lepas (PHL).

"Kami melihat pemilu 2024 ini ada beberapa bacaleg mantan napi, kades aktif, PHL yang ikut disalah satu parpol. Secara administrasi kami belum tahu sudah terpenuhi atau belum, tapi kalau belum masih ada waktu perbaikan," tegasnya

Rio menegaskan, untuk mantan napi ini pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak Polri terkait pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan untuk Kades serta PHL pihaknya telah membuka posko pengaduan untuk masyarakat.

"Jika didalam SKCK tidak tercantum, tentu saja di Pengadilan Negeri juga tidak terbaca. Jadi kami juga mengharapkan ada laporan dari masyarakat. Untuk Kades kami belum tahu, di dapil dua, tiga, serta empat, apakah ada caleg yang ternyata perangkat desa. Oleh karena itu kami membuka posko untuk masyarakat," cetusnya

Selanjutnya, Rio membeberkan berdasarkan pengalaman pada Pemilihan Umum Taun 2019 lalu, pihaknya telah menangani sengketa administrasi mantan narapidana sebanyak tiga orang yang diusung oleh tiga partai politik. (BBR)






Laporan: Fierly