Bawaslu Basel Ingatkan ASN Hingga Kades Untuk Netral, Ini Ancamannya

Ahada
Bawaslu Basel Ingatkan ASN Hingga Kades Untuk Netral, Ini Ancamannya
Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan menyebarkan X-Banner ke Pemerintah Daerah, Panwaslu Kecamatan, Kantor Kecamatan dan Kantor Desa se Kabupaten Bangka Selatan, Selasa (15/09/2020). (Ist)

TOBOALI, BABELREVIEW.CO.ID -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) telah selesai menyebarkan X-Banner ke Pemerintah Daerah, Panwaslu Kecamatan, Kantor Kecamatan dan Kantor Desa se Kabupaten Bangka Selatan, Selasa (15/09/2020).

Salah satu langkah Bawaslu Basel dengan menyebarkan X-Banner sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran.

Sementara itu X-Banner yang disebarkan ada 3 kategori yaitu money politik untuk Panwaslu Kecamatan, Larangan Netralitas ASN untuk  Instansi Pemerintah Daerah dan  Pasal 71 ayat satu UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada untuk Kantor Kecamatan dan kantor Desa se kabupaten basel.

Ketua Bawaslu Basel, Sahirin mengatakan, ini salah satu langkah Bawaslu Basel untuk melakukan upaya pencegahan terkait money politik,  netralitas ASN dan Pasal 71 ayat satu UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

" Ada 3 fokus pengawasan Bawaslu Basel yaitu money politik. Sesuai pasal 187 A ayat satu dan dua menyebutkan pemberi dan penerima politik uang atau materi lainnya dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan serta denda paling sedikit Rp 200 juta  dan paling banyak Rp 1 milyar, " imbuhnya.

Kedua, lanjutnya tentang netralitas ASN.Pelanggaran netralitas ASN akan diberi sanksi administrasi dan sanksi hukuman disiplin mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala sampai pemberhentian dengan tidak hormat.

" Ketiga, pasal 71 ayat satu UU pilkada menyebutkan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, Pejabat TNI/Polri, kepala desa atau sebutan lainnya dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dengan sanksi yang terdapat dalam pasal 188 yaitu pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dengan denda paling sedikit 600 ribu rupiah dan paling banyak 6 juta rupiah, " bebernya.

Sahirin menghimbau masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan  Kepala Desa untuk tidak menerima politik uang dan menjaga netralitas ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020.

" Tidak hanya ASN dan Kepala Desa, tapi seluruh lapisan masyarakat juga harus bersinergi dalam mensukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati pada 9 Desember mendatang," ujar Sahirin. (BBR)
Laporan: andre