Bawaslu RI Gelar Sosialisasi Aplikasi Keuangan

kasmirudin
Bawaslu RI Gelar Sosialisasi Aplikasi Keuangan
Badan Pengawas Pemilu RI menggelar kegiatan Sosialiasi Aplikasi Keuangan bagi Bawaslu Provinsi, di Hotel Jayakarta Bandung, Jawa Barat, Jumat (11/1/2019). (foto: Lala)

BANDUNG, BABEL REVIEW – Badan Pengawas Pemilu RI menggelar kegiatan Sosialiasi Aplikasi Keuangan bagi Bawaslu Provinsi, selama dua hari pada tanggal 11-12 Januari 2019 di Hotel Jayakarta Bandung, Jawa Barat.

Ada  tiga aplikasi baru di tahun 2019 yang wajib dioperasikan oleh Bawaslu tingkat provinsi. Sedangkan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota masih dalam proses perencanaan. Aplikasi tersebut diantaranya Aplikasi Perjadin, Aplikasi Rapat Dalam Kantor (RDK) di luar jam kerja dan Aplikasi Penghitungan Pajak.

Kegiatan ini Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menitikberatkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu sejak tahap persiapan, pemuktahiran data pemilih sampai dengan penetapan hasil pemilu. Tentunya dalam hal ini membuat pengawas pemilu tidak terlepas dengan Perjalanan Dinas (Perjadin).

Menimbang bahwa anggaran perjadin yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan bernilai cukup besar. Sehingga Bawaslu berinisiasi untuk mengembangkan aplikasi terkait pengelolaan keuangan di lingkungan Setjen Bawaslu hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Aditya Nugroho Pamungkas selaku Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Bawaslu RI mengatakan, “Adapun target yang ingin dicapai dari implementasi aplikasi ini yakni terlaksananya tertib administrasi perjadin sebagaimana pedoman yang berlaku, memudahkan penghitungan pajak dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan yang akuntabel”.

Kabag Keuangan Bawaslu RI, Pakerti Luhur menambahkan, sudah menjadi kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah tak terkecuali Bawaslu untuk terus melakukan continuous improvement guna meningkatkan kinerja menjadi lebih baik dan efisien.

“Selain menyempurnakan kebijakan juga harus didukung dengan teknologi yang mempuni. Aplikasi perjadin dan RDK ini sebagai bentuk kontrol, pengendalian, dan langkah preventif menghindari adanya double pembayaran. Termasuk juga aplikasi penghitungan pajak yang akan sangat membantu tugas bendahara dalam memenuhi kewajibannya,” tutupnya. (BBR)


Penulis : Lala         
Editor   : Kasmir
Sumber : Babelreview