Bebani Keuangan Daerah, Fraksi Gerindra  Tolak Raperda Terkait Perumda Alam

Ahada
Bebani Keuangan Daerah, Fraksi Gerindra  Tolak Raperda Terkait Perumda Alam
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bangka M Taufik Koriyanto. (Foto: ist)

SUNGAILIAT, BABELREVIEW.CO.ID --Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bangka menolak pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Agro Lestari Mandiri (Alam).

Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bangka M Taufik Koriyanto, dalam Rapat Paripurna DPRD Bangka, Senin (23/3/2020), dengan agenda penyampaian tiga Raperda Inisiatif Eksekutif yang dibacakan Wakil Bupati Bangka.

Rapat paripurna ini dihadiri Anggota DPRD Bangka, Sekda Bangka, Staf Ahli Bupati serta OPD di lingkup Pemda Bangka.

Sedangkan dua Raperda lainnya, yakni Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Badan Musyawarah Desa dan Raperda Tentang Perangkat Desa, dinyatakan dapat diterima.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bangka M Taufik Koriyanto,  dalam Pandangan Umum yang dibacakan dalam Rapat Paripurna tersebut mengungkapkan, penolakan Fraksi Gerindra terhadap pembahasan Raperda Penyertaan Modal Perumda Alam lantaran Pemerintah Bangka sejauh ini tidak pernah memberikan penjelasan maupun memberikan dokumen terkait dengan rencana bisnis Perumda Alam.

"Pemda Bangka sampai saat tidak memberikan penjelasan apakah Perumda Alam ini memiliki peluang dan potensi yang menjanjikan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka," beber Taufik.

Lebih lanjut Taufik menegaskan, pada periode pemerintah sebelumnya telah berdiri dan berjalan BUMD bernama PT Bangka Global Mandiri (BGM) yang diduga telah merugikan keuangan daerah dan sudah dibubarkan beberapa waktu lalu.

"Sehingga belajar dari pengalaman PT BGM ini, maka sangatlah bijak jika kami meminta untuk tidak menerima dan menyetujui pembahasan Raperda Penyertaan Modal Perumda Alam, mengingat sampai saat ini Perda tentang Pembubaran BUMD PT BGM juga belum diterbitkan. Jika ini dibiarkan atau jika Raperda ini  terus dipaksakan untuk disahkan menjadi Perda, maka akan berpotensi merugikan keuangan daerah," ungkap Taufik.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga mempersoalkan bahwa sampai saat ini Direksi Perumda Alam juga belum dipilih.

"Dengan kondisi kekosongan  struktur kepengurusan seperti saat ini,  maka sangatlah wajar jika Fraksi Gerindra tidak menerima dan tidak menyetujui usulan pembahasan Raperda Pernyertaan Modal Perumda Alam. Terlalu dini untuk kita bahas mengingat struktur kepengurusannya saja belum terbentuk," tukas Taufik.

Masih menurut Taufik, berdasarkan Pasal 3 Perda Nomor12 Tahun 2019 disebutkan, Perumda Alam yang bergerak dalam bidang usaha pertanian, pariwisata dan energi ini, memiliki modal dasar  uang dan barang sebesar Rp 119.268.647.072. 

Modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangka, ini lanjut Taufik, jelas-jelas akan membebani APBD yang sedang defisit sebesar Rp 81.867.024.300.

"Semestinya Pemda Bangka berpikir ulang untuk tidak memaksakan kehendaknya guna melakukan pernyertaan modal kepada Perumda Alam, mengingat kondisi keuangan Pemda Bangka saat  ini tidak memungkinkan untuk melakukan pernyertaan modal," ulas Taufik.

Taufik berharap pemda lebih peka dengan kondisi perekonomian rakyat saat ini dan fokus pada program-program yang betul-betul bersentuhan langsung dengan kesejahtraan masyarakat seperti mengembangkan sektor pertanian, perternakan, perikanan dan kelautan.

"Saat ini masyarakat Bangka diperkirakan  65 persen hidup dari sektor pertanian, 10 persen hidup dari sektor perternakan dan 10 persen juga hidup dari sektor perikanan dan kelautan. Mestinya ini yang menjadi prioritas perhatian bukan memprioritaskan pada Penyertaan Modal Perumda Alam," kata Taufik.

Ia menambahkan, atas penolakan terhadap  Raperda Perumda Alam ini, maka selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bangka, Taufik meminta anggotanya tidak terlibat di Pansus III Penyertaan Modal Perumda Alam.

"Sebab kami menilai Raperda ini  akan merugikan serta membebani keuangan daerah di masa yang akan datang," tukas Taufik. (*/BBR)

Laporan: CJ Ican