Belum Capai Kata Sepakat, Hasil Audiensi Akan Disampaikan Ke Pemegang Saham PT SNS

Irwan
Belum Capai Kata Sepakat, Hasil Audiensi Akan Disampaikan Ke Pemegang Saham PT SNS

TOBOALI, BABELREVIEW.CO.ID -- Audiensi antara pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Swarna Nusa Sentosa (SNS) dengan masyarakat Kecamatan Lepar Pongok kembali di fasilitasi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Selasa (16/03/2021) di Balai Daerah

Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid menjelaskan, pihaknya sudah memutuskan terkait dengan penggunaan lahan hak guna usaha (HGU) milik PT SNS dengan luas HGU 8000 hektar yang mendapat penolakan dari masyarakat Kecamatan Lapar Pongok.

"Untuk hasil audiensi hari ini masih menunggu dari perusahaan karena mereka harus rapat direksi pemegang saham. Tapi kami sudah memutuskan, sambil menunggu terpaksa saya harus membela masyarakat karena emang perusahannya masih nunggu," imbuhnya.

Berdasarkan hasil audiensi dengan masyarakat, bahwa permintaan masyarakat ini untuk HGU yang 8000 hektar itu, 4000 hektar yang sudah digarap silahkan untuk dilanjutkan, namun untuk sisanya yang lain untuk ditahan terlebih dahulu.

"Dari 8000 hektar HGU ini, masyarakat memperbolehkan 4000 ini tetap jalan dan 4000 ini di tahan. Namun dengan catatan segala tuntutan masyarakat sesuai dengan aturan mohon kiranya pihak perusahaan bisa memenuhi," sebutnya.

Dikatakannya, untuk jalan yang ditutup oleh masyarakat, belum bisa dibuka, karena pihak perusahaan belum bisa memutuskan terkait dengan permintaan masyarakat dan juga harus ada perjanjian hitam diatas putih yang harus disepakati oleh perusahaan.

"Jadi masyarakat ini sepakat tapi lagi-lagi mereka perusahaan harus rapat direksi pemegang saham untuk memutuskan itu. Karena permintaannya kalau itu bisa berarti jalan yang ditutup masyarakat itu mereka mau buka, tapi kalau tidak ditanda tangan mereka tidak mau buka," ujarnya.

Sebagai kepala daerah, riza mencoba untuk mengakomodir dan membela apa yang menjadi keinginan masyarakat.

"Namun kalau masyarakat minta perusahanan itu ditarik dari Lepar Pongok itu bukan wewenang saya," katanya.

Dirinya menuturkan,  pemerintah daerah memberikan waktu kepada pihak perusahaan tidak ada yang lain. Silahkan koordinasi dengan direksi pemegang saham dan segera sampaikan kepada Pemkab Basel.

Sementara itu, kuasa hukum PT SNS Jonathan menjelaskan, terkait dengan hasil audiensi kedua yang dilakukan dengan masyarakat kecamatan Lepar Pongok akan disampaikan ke direksi pemegang saham agar bisa segera diambil keputusan berkaitan dengan keinginan masyarakat.

"Apa yang didapat hari ini akan kita sampaikan kepada direksi perusahaan. Agar permasalahan ini bisa segera selesai bisa diambil keputusan dan lahan ini bisa digarap," kata Jonathan. (BBR)

Laporan: Andre

Editor: Irwan