Bahas RPJMD, Komisi Tiga DPRD Basel Ingatkan Dua Poin Ini

Irwan
Bahas RPJMD, Komisi Tiga DPRD Basel Ingatkan Dua Poin Ini

TOBOALI, BABELREVIEW.CO.ID -- Rancangan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang merupakan pedoman perencanaan selama 5 tahun untuk melaksanakan visi dan misi kepala Daerah yang disampaikan hari ini. Tak hanya itu, RPJMD ini sudah harus diselesaikan 6 bulan setelah Kepala daerah terpilih dilantik .

Anggota DPRD Basel, Samsir mengatakan, pihaknya yang merupakan komisi tiga yang menjadi tupoksi Badan Perencanaan Daerah mengingatkan agar menetapkan SOTK mana yang akan digunakan dalam mencapai visi dan misi tersebut.

"SOTK ini nanti menjadi wadah dalam pengalokasian anggaran setiap tahunnya untuk membiayai semua program.Karena SOTK sangat mempengaruhi besar kecilnya biaya operasional dan Bangka Selatan semenjak lahirnya PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah sudah dirubah sebanyak 3 kali," katanya, Kamis (22/4/2021).

Diakuinya, meski sudah dirubah tiga kali hanya perda pertama saja yang di implementasikan selama lebih kurang 1 tahun selanjutnya di rubah lagi sampai perubahan ketiga belum diimplementasikan dengan alasan keuangan dan dalam pemyusunan RPMD ini mau dirubah dan dirampingkan lagi.

"Untuk itu kami dari komisi 3 agar pemkab segera menentukan apakah menggunakan yang sekarang atau yang perubahan, ini penting menyangkut alokasi anggaran selama 5 tahun," katanya.

Kedua, sambungnya kami dari komisi tiga juga merekomendasikan ke pemkab khususnya Bapeda agar dalam penyusuan RPJMD mengakomodir pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) tentang penentuan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK).

"Ini dilakukan supaya mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah yang besarannya ditentukan saat penentuan pagu sektoral SKPD dan Pagu indikatif wilayah kecamatan yang besarnya disesuaikan dengan kondisi aktual daerah yang diestimasikan selama 5 tahun," katanya. (BBR)

Laporan: Andre

Editor: Irwan