Oleh: Buyung Mandita, S. IP
Mahasiswa Magister Administrasi Publik Institut Pahlawan 12.
PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID – Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tantangan yang semakin kompleks di era modern, terutama di daerah yang sedang berkembang seperti Pangkal Pinang. Salah satu pendekatan yang mulai diterapkan adalah Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan. saat ini Kota Pangkalpinang memiliki 4 (empat) TPS3R yang terletak diberbagai daerah di Kota Pangkal Pinang. Sayangnya dari ke 4 (empat) TPS3R tersebut saat ini baru 2 (dua) yang beroperasi yaitu TPS3R yang terletak di Kelurahan Ketapang dan TPS3R yang berada di Kelurahan Selindung sedangkan 2 (dua) TPS3R yang terletak di Kelurahan Semabung Lama dan Kelurahan Gedung Nasional belum beroperasi. Ukuran keberhasilan TPS3R tidak hanya bergantung pada inisiatif lokal, melainkan juga pada peran birokrasi sebagai pengatur, pengawas, dan fasilitator.
Birokrasi daerah memiliki tanggung jawab penting dalam merancang kebijakan lingkungan, mengalokasikan sumber daya, serta memastikan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pangkalpinang seperti Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan, dan Inspektorat menjadi aktor utama dalam mendukung operasional TPS3R. Namun, tantangan birokrasi seperti tumpang tindih kewenangan, keterbatasan anggaran, dan kurangnya integrasi data sering kali menghambat efektivitas program.
Refleksi dari praktik TPS3R di beberapa titik di Pangkalpinang menunjukkan bahwa ketika birokrasi mampu bersinergi dengan masyarakat, hasilnya cukup menjanjikan. Misalnya, dukungan berupa pelatihan, penyediaan alat, dan monitoring berkala dari pemerintah telah meningkatkan kapasitas pengelola TPS3R. Di sisi lain, minimnya evaluasi berbasis data dan lemahnya pengawasan internal dapat menyebabkan stagnasi atau bahkan kegagalan program.
Dalam konteks ini, birokrasi bukan sekadar mesin administratif, tetapi harus menjadi katalisator perubahan. Pendekatan hybrid governance—yang menggabungkan unsur pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta—dapat menjadi solusi untuk memperkuat pengelolaan lingkungan. Digitalisasi proses pengawasan dan pelaporan juga perlu didorong agar transparansi dan akuntabilitas meningkat.
Pengelolaan lingkungan yang efektif membutuhkan birokrasi yang adaptif, responsif, dan kolaboratif. TPS3R di Pangkalpinang adalah cermin kecil dari tantangan dan peluang besar yang dihadapi birokrasi daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan komitmen dan inovasi, birokrasi dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga lingkungan hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang.
