Oleh: Buyung Mandita, S. IP
Mahasiswa Magister Administrasi Publik Institut Pahlawan 12
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan merupakan salah satu kebijakan publik paling besar dan paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Hampir setiap keluarga di Indonesia mengenal BPJS Kesehatan. Ketika seseorang sakit, berobat ke puskesmas, dirujuk ke rumah sakit, atau membutuhkan tindakan medis, JKN menjadi harapan agar biaya kesehatan tidak menjadi beban yang terlalu berat.
Secara prinsip, JKN adalah kebijakan yang sangat penting. Negara hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat melalui sistem gotong royong. Masyarakat yang mampu membayar iuran, sedangkan masyarakat miskin dan tidak mampu dibantu melalui skema bantuan iuran pemerintah. Dengan cara ini, akses terhadap pelayanan kesehatan diharapkan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi, tetapi juga oleh masyarakat kecil.
Namun, kebijakan yang baik di atas kertas tidak selalu mudah dijalankan di lapangan. Dalam praktiknya, pelaksanaan JKN masih menghadapi berbagai persoalan. Masyarakat masih sering mengeluhkan antrean panjang, pelayanan yang lambat, keterbatasan kamar rawat inap, proses rujukan yang dianggap rumit, hingga perbedaan kualitas pelayanan antar fasilitas kesehatan. Di daerah tertentu, persoalan lain juga muncul, seperti keterbatasan dokter spesialis, fasilitas kesehatan yang belum memadai, serta akses layanan yang belum merata.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan JKN tidak cukup hanya diukur dari jumlah peserta. Memang benar, cakupan kepesertaan yang luas merupakan capaian besar. Akan tetapi, ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah apakah peserta benar-benar mendapatkan pelayanan yang cepat, layak, adil, dan bermutu.
Dalam evaluasi kebijakan publik, JKN dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari sisi efektivitas, JKN telah berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Banyak warga yang sebelumnya kesulitan membayar biaya pengobatan kini dapat memperoleh layanan melalui mekanisme jaminan kesehatan. Ini merupakan capaian penting bagi negara dalam melindungi masyarakat.
Namun dari sisi efisiensi, JKN masih menghadapi tantangan besar. Pembiayaan kesehatan membutuhkan dana yang sangat besar dan terus meningkat. Jika sistem pelayanan tidak dikelola dengan baik, maka risiko pemborosan, klaim yang tidak tepat, atau pelayanan yang tidak efektif dapat terjadi. Karena itu, sistem pengendalian dan pengawasan menjadi sangat penting.
Dari sisi pemerataan, JKN memiliki tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan kesehatan secara adil kepada seluruh masyarakat. Namun dalam kenyataan, kualitas pelayanan di kota besar sering kali berbeda dengan daerah terpencil. Fasilitas kesehatan di daerah perkotaan umumnya lebih lengkap, sementara daerah tertentu masih kekurangan tenaga medis dan sarana kesehatan. Artinya, pemerataan dalam JKN belum sepenuhnya selesai.
Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi penting. Pelaksanaan JKN tidak hanya menjadi urusan BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab besar, terutama melalui dinas kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit daerah. Banyak fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN merupakan milik pemerintah daerah. Oleh karena itu, kualitas pelayanan JKN di daerah sangat dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam konteks ini, Inspektorat memiliki peran strategis. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat bertugas mengawasi jalannya pemerintahan daerah agar program dan kegiatan berjalan sesuai aturan, efektif, efisien, dan akuntabel. Peran Inspektorat tidak boleh dipahami hanya sebagai lembaga yang mencari kesalahan, tetapi sebagai bagian penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Terkait JKN, Inspektorat dapat berperan dalam mengawasi penggunaan anggaran kesehatan daerah, termasuk anggaran untuk peserta bantuan iuran daerah, operasional fasilitas kesehatan, pengadaan obat, alat kesehatan, dan peningkatan sarana pelayanan. Pengawasan ini penting agar anggaran kesehatan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya habis secara administratif.
Selain itu, Inspektorat juga dapat melakukan audit kinerja terhadap puskesmas dan rumah sakit daerah. Audit kinerja tidak hanya melihat apakah laporan keuangan sudah benar, tetapi juga menilai apakah pelayanan berjalan baik. Misalnya, berapa lama pasien menunggu pelayanan, apakah obat tersedia, apakah prosedur rujukan berjalan jelas, apakah keluhan masyarakat ditindaklanjuti, dan apakah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan yang setara kepada peserta JKN.
Peran lain yang tidak kalah penting adalah memastikan tindak lanjut atas keluhan masyarakat. Banyak keluhan pelayanan kesehatan sebenarnya dapat menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga. Jika masyarakat mengeluh karena antrean terlalu lama, obat sering kosong, atau informasi pelayanan tidak jelas, maka pemerintah daerah perlu memperbaiki sistemnya. Inspektorat dapat mendorong perangkat daerah agar tidak mengabaikan keluhan tersebut.
Dengan demikian, evaluasi terhadap JKN seharusnya tidak hanya diarahkan kepada BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan sosial, tetapi juga kepada pemerintah daerah sebagai penyedia layanan kesehatan di lapangan. JKN akan sulit berjalan baik apabila fasilitas kesehatan daerah tidak dikelola secara profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut penulis, JKN adalah kebijakan yang sangat penting dan harus terus dipertahankan. Namun, kebijakan ini perlu terus diperbaiki. Pemerintah tidak boleh hanya bangga pada jumlah peserta, tetapi juga harus memastikan mutu pelayanan benar-benar meningkat. Pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti pada administrasi kepesertaan, melainkan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ketika mereka sakit dan membutuhkan pertolongan.
Ke depan, pemerintah daerah perlu memperkuat kualitas fasilitas kesehatan, memperbaiki sistem rujukan, meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan, serta memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat. Di sisi lain, Inspektorat harus semakin aktif melakukan pengawasan berbasis kinerja, bukan hanya pengawasan administratif.
Pengawasan yang baik akan membantu mencegah penyimpangan, memperbaiki pelayanan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika Inspektorat mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan profesional, maka pelaksanaan JKN di daerah dapat berjalan lebih baik.
Pada akhirnya, keberhasilan JKN bukan hanya tentang kartu kepesertaan, iuran, atau klaim pelayanan. Lebih dari itu, JKN adalah soal kehadiran negara dalam melindungi warganya. Karena itu, seluruh pihak, termasuk BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan Inspektorat, harus bekerja bersama untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan benar-benar menjadi hak yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan bermartabat.
