Cafe dan Resto Menjamur PAD Naik

Admin
Cafe dan Resto Menjamur PAD Naik
ilustrasi foto : (net/IST)

PANGKALPINANG, BABEL REVIEW – Menjamurnya keberadaan cafe, resto atau gerai makanan siap saji di Kota Pangkalpinang, tentunya berimbas pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Ibu Kota Provinsi Bangka Belitung ini. Sejak menjadi ibu kota Provinsi Bangka Belitung, perlahan tapi pasti Kota Pangkalpinang berkembang pesat dan keberadaan cafe,resto atau gerai makanan siap  saji tumbuh  pesat.

Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Kota Pangkalpinang, Sri Handayani seizin Kepala Badan, Agus Fendi SE, MA, mengatakan, tahun 2018 target pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari cafe, resto dan gerai makanan di Pangkalpinang sebesar Rp 5,6 Miliar. “Hingga akhir Juni 2018 pajak yang terkumpul sudah mencapai 3.285.778.616 atau 58,67  %," kata Sri.

Menurut Sri, dibandingkan tahun lalu ada peningkatan. Setiap tahun Insya Allah jika prospeknya memang bagus pasti akan ada kenaikan target. Kendala yang dialami petugas pungut di lapangan kata Sri, pada dasarnya sama dengan wajib pajak lainnya, masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepatuhannya kepada pajak.

Terkadang kendalanya banyak juga pengusaha resto yang tidak tinggal di Pangkalpinang dan pengurus cafe atau resto tidak berani mengambil keputusan, dan ini juga memacu petugas untuk lebih meningkatkan sosialisai kepada masyarakat. "Untuk wajib pajak yang membandel, kami memiliki beberapa tahapan yang dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan baik dan dibicarakan dulu dengan pemilik café, resto atau gerai makan-an bagaimana kesanggupannya dan apa kendalanya," jelas Sri.

Apabila mereka tetap membandel tegas Sri, akan diberikan waktu dan tetap berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain seperti Satpol PP, Dinas  Perizinan KPPT, DPPMPT Disnaker, Dinas Pariwisata dengan turun ke lapangan. "Ada sanksi sosial kepada wajib pajak yang membandel. Kita akan menempelkan stiker di objek pajak tersebut, stiker berupa tulisan dalam pengawasan dan stiker tidak mematuhi pajak, yang tidak boleh dilepas hingga wajib pajak tersebut melakukan kewajibannya," tegas Sri.

Sementara ini sanksi sosial inilah yang diberikan kepada wajib pajak yang membandel. Karena di Kota Pangkalpinang memang belum ada Juru Sita, sehingga tidak bisa menyita objek pajak tersebut hanya dengan penempelan stiker. "Sejauh ini jika ada sanksi penempelan stiker, wajib pajak langsung tanggap dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Alhamdulillah objek pajak di Pangkalpinang masih bisa berkoordinasi dengan baik," tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan Sri, strategi untuk me-ningkatkan PAD sektor cafe, resto dan gerai makanan, difokuskan ke semua pajak tidak hanya satu pajak saja. Bakuda melibatkan dinas terkait seperti Satpol PP untuk penertiban, perizinan de-ngan DPPMPT Naker kemudian Dinas Pariwisata. "Kami akan mengadakan penyisiran yang sebelumnya telah kami sosialisasikan terlebih dahulu.

Kemudian baru kami melakukan monitoring, evaluasi sekaligus penyisiran di sekitar wilayah tersebut, dengan membagi menjadi beberapa tim untuk penertiban pajak daerah," jelas Sri. Menurut Sri, tahun 2017 kemarin over target, dengan usaha yang telah dilakukan wajib pajak banyak yang mematuhi tentunya juga dengan adanya sosialisasi yang telah dilakukan.

"Saya berharap kepada walikota terpilih, agar lebih dekat dengan masyarakat, tentunya membantu petugas didalam mensosialisasikan pajak dan retribusi terhadap usaha meningkatkan PAD. Mendampingi program-program kami untuk masyarakat. Sehingga masyarakat merasakan kesenangan tersendiri dan mematuhi pajak," tutup Sri.

Sementara i tu Arbian Eka Putra, SE,MM, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pangkalpinang, mengatakan perizinan yang diberikan oleh dinas terkait PTSP itu gratis tanpa dipungut biaya. "Masyarakat secara awam hanya mengerti tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Namun, jika sudah diatur dan ada izin teknis lainnya itu tidak diwajibkan memiliki SIUP.

Tetapi izin teknis lain seperti resto yang tentunya melakukan perdagangan ada aturan yang mengatur dalam hal ini. Resto atau cafe termasuk dalam kegiatan yang harus memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), sehingga mereka tidak diwajibkan memiliki SIUP tetapi wajib TDUP Resto," jelas Arbian. Dikatakan Arbian, untuk TDUP yang dikeluarkan oleh PTSP Pangkalpinang terbilang baru sejak 12 Februari 2018, yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata.

Karena seluruh perizinan dan non perizinan wajib dikeluarkan oleh PTSP baik di kota maupun di wilayah lain sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam perundang undangan. Mekanisme TDUP dijelaskan Arbian, pemohon datang ke Kantor PTSP untuk mengambil formulir pengajuan di loket informasi (ada juga di webside PTSP dan SIPP kemenpan). Setelah pengisian formulir dan memenuhi persyaratan, berkas diserahkan ke loket pendaftaran.

Berkas akan diperiksa dan apabila dinyatakan lengkap, maka akan diterbitkan tanda terima berkas. Lalu diteruskan ke back office (dilakukan pembahasan apakah diperlukan survei atau tidak) jika diperlukan survei, maka tim survei yang berasal dari dinas teknis dan PTSP akan melakukan kunjungan lapangan (jika diizinkan oleh tim), maka akan diteruskan di back office untuk pencetakan berkas. "Untuk TDUP gratis tanpa ada biaya, proses selama 7 hari kerja dan jika memang persyaratan berkasnya sudah lengkap prosesnya tidak sulit," tutup Arbian.(BBR)


Penulis : Reni
Editor   :Sanjay
Sumber :Babelreview