Datangi DPRD, Ratusan Warga Pesisir Minta Panitia Kompensasi Dibubarkan

Ibnuwasisto
Datangi DPRD, Ratusan Warga Pesisir Minta Panitia Kompensasi Dibubarkan
Juru Bicara Aksi Damai, Tomi Suparman saat berada di Kantor DPRD kabupaten Bangka, Senin (13/7/2020). (Foto.Ibnu)

SUNGAILIAT, BABELREVIEW.CO.ID - Dianggap karena tidak adanya keterbukaan kinerja panitia penerima dan penyalur dana kompensasi pembongkaran KIP perairan laut Sungailiat, ratusan warga pesisir melakukan aksi damai di Kantor DPRD Kabupaten Bangka, Senin (13/7/2020).

Juru Bicara Aksi Damai, Tomi Suparman pada kesempatan itu mengatakan jika panitia tidak transparan, karena dalam melakukan pendataan warga tidak ada kepala lingkungan yang dilibatkan.

"Jadi tidak ada kontrol sosialnya, kami para masyarakat nelayan ini ingin menanyakan berapa jumlah tonase secara keseluruhan yang dibagikan ke masyarakat. Waktu pertama kali itu ada tanda tangan dari 10 kepala lingkungan, tetapi di SK yang kedua seluruh Kaling itu dikeluarkan dari kepanitiaan. Dari situlah kami mempertanyakan kemana harus mencari kebenaran dari dana kompensasi ini," ujarnya.

Setelah pihaknya bertanya kepada salah satu panitia, ia mendapatkan jawaban bahwa panitia melaporkan pertanggungjawaban ke Camat. Dan setelah pihaknya mendatangi camat, dikatakan jika camat melaporkan ke pihak pemilik KIP.

"Kami menilai pembongkaran yang baru ini dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, dan yang memprihatinkan panitia juga mengambil kompensasi atau jatah pembongkaran yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dengan kedatangan kami ke DPRD ini untuk menyampaikan mosi tidak percaya kepada panitia pembongkaran. Agar tidak terjadi kisruh yang berkepanjangan, kita minta dewan untuk dapat menengahi permasalahan ini," harapnya.

Kemudian ia menjelaskan ada 6 point yang menyebabkan pihaknya tidak percaya terhadap dengan kepanitiaan yang sekarang, yang nantinya akan di sampaikan ke anggota dewan. Selanjutnya dikatakannya juga kalau dia pernah mengadukan hal tersebut ke Camat selaku dari Pembina Panitia, tetapi tidak mendapatkan respon dan etikat baik.

"Saya berharap dengan menyampaikan uneg-uneg ini ke dewan, maka dapat menjadi pertimbangan agar susunan panitia kompensasi pembongkaran KIP agar dibubarkan. Dan kami ucapkan terimakasih kepada institusi terkait yang telah bersedia menjadi bagian dari ini, tapi jangan sampai ada oknum tertentu yang memanfaatkannya," ungkapnya.


Penulis : Ibnu

Editor :

Sumber : Babel Review