Demo Berujung Ricuh, UBB Bentuk Tim Investigasi

diko subadya
Demo Berujung Ricuh, UBB Bentuk Tim Investigasi
Wakil Rektor I UBB, Dr. Nizwan Zukhri

BALUNIJUK, BABELREVIEW.CO.ID - Aksi ratusan mahasiswa didepan gedung rektorat Universitas Bangka Belitung (UBB) guna menolak Peraturan Rektor Nomor 2 tahun 2019 tentang kemahasiswaan berakhir ricuh.

Tensi tinggi menyebabkan Bentrok antara Mahasiswa dan petugas Satuan Pengamanan (Satpam) UBB tak terhindarkan. Akibat dari kericuhan tersebut sejumlah mahasiswa dan pegawai serta staff UBB pun mengalami luka-luka, bahkan salah satu Satpam UBB terpaksa harus di bawa kerumah sakit lantaran terdapat luka berdarah dikepala.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor I UBB, Dr. Nizwan Zukhri sangat menyayangkan terjadinya kericuhan tersebut. Ia mengaku 

tak mengetahui secara persis tuntutan mahasiswa itu karena tak sempat melakukan dialog bersama, Namun berdasarkan info yang didapat, peserta demo menuntut aturan tentang batasan menjadi pimpinan Ormawa harus memiliki minimal IPK 3,0 dan maksimal semester 7 pada masa pencalonan.

Nizwan mengungkapkan, Sebenarnya aksi demo yang dilakukan mahasiswa tersebut melanggar edaran Mendikbud dan Rektor soal larangan berkumpul untuk mencegah dan kewaspadaan penyebaran Covid-19 dam UBB sendiri mematuhi edaran Mendikbud dan Presiden tentang larangan berkerumun dan telah mengeluarkan edaran resmi. 

" aksi ini sebenarnya membahayakan para demonstran sendiri, dosen, tendik dan satuan pengamanan UBB atas pandemic Covid-19," katanya dalam release yang diterima Babelreview.co.id.

Ia menjelaskan, adanya bentrok antara mahasiswa demo dengan satpam dipicu oleh aksi pembakaran ban oleh mahasiswa. Ketika satpam berusaha memadamkan karena kekhawatiran akan membahayakan demonstran sendiri dan sarana prasarana kampus, mahasiswa menghalangi dan terjadilah kericuhan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pimpinan UBB akan membentuk tim investigasi akademik untuk menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus kericuhan tersebut dan berjanji akan memberikan sanksi tegas berdasarkan hasil investigasi.

" saya pinta semua pihak menahan diri dan bersabar, serta tidak bertindak diluar kontrol baik dari mahasiswa maupun dari pihak rektorat. Biarkan tim investigasi bekerja secara objektif," katanya.

Sementara itu berkenaan dengan tuntutan terkait Standarisasi IPK dan Semester bagi Pengurus Organisasi, Menurutnya batasan ini berangkat dari kenyataan bahwa seorang organisatoris tidak boleh mengabaikan dunia akademiknya dan IPK 3,0 bagi seorang ketua Ormawa dianggap wajar masih diantara tertinggi 4,00 dan terendah 2,00. 

“kami heran mengapa ini dipersoalkan padahal Batasan itu kan tidak terlalu besar, 3,00 itu nilai tengah-tengah, banyak kampus besar juga menetapkan hal seperti itu. Kalau ini dianggap mengkebiri demokrasi, terasa aneh karena sebenarnya kampus memiliki kewajiban untuk mengatur capaian lulusan agar semakin baik” tutur Nizwan. 

Hal lain yang dipersoalkan adalah Batasan semester yang maksimal semester 7, menurut Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ini menjelaskan bahwa kalau mahasiswa berorganisasi maksimal semester 7, itu saat pendaftaran calon, artinya pembatasannya saat mencalonkan diri, seorang mahasiswa bisa berorganisasi maksimal semester 9. 

“Kebijakan ini merespon kondisi bahwa angka masa lulus Sarjana di UBB kita masih lama, padahal pengaruh ke akreditasi prodi dan kampus. Ketika dibatasi maksimalnya, mahasiswa akan bisa lulus maksimal semester 10 bagi mereka yang berorganisasi. Ini bukan mengkebiri demokrasi, tapi justru memperhatikan keinginan rata-rata orang tua yang ingin anaknya lulus cepat," tambahnya.