PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID — Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pangkalbalam yang digelar di Aula Kantor Camat Pangkalbalam, Senin (9/2/2026), Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna menyampaikan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan aspirasi warga secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
Acara perencanaan pembangunan tahunan ini mencatat kehadiran mencapai 90 persen dari total undangan yang meliputi jajaran pemerintahan, organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan kelurahan. Tingkat partisipasi ini dinilai Dessy mencerminkan antusiasme kolektif dalam menyusun blueprint pembangunan wilayah.
Dalam arahannya, Dessy mengakui bahwa Musrenbang sering dianggap sebagai formalitas belaka karena tidak seluruh usulan dapat terealisasi dalam satu tahun anggaran. Namun ia menegaskan bahwa forum ini justru memiliki peran krusial sebagai sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata masyarakat dan menyinkronkannya dengan kapasitas keuangan daerah.
“Forum ini adalah tempat kami menyerap langsung apa yang dibutuhkan masyarakat dan menyesuaikannya dengan kapasitas anggaran yang ada. Kebutuhan prioritas akan kami realisasikan secara bertahap,” kata Dessy.
Ia menjelaskan, terbatasnya implementasi program tidak dapat dipisahkan dari kondisi fiskal daerah yang menantang. Tahun anggaran 2025, Pemkot Pangkalpinang mengalami defisit yang semakin berat akibat pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai hampir Rp200 miliar.
Meskipun demikian, Dessy menyatakan pemerintah kota terus berupaya mencari alternatif pendanaan. Selain memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkot juga menggandeng program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang beroperasi di wilayah Pangkalbalam serta mengupayakan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat.
Berdasarkan evaluasi dari Musrenbang periode sebelumnya, isu yang paling dominan dikeluhkan masyarakat masih seputar infrastruktur mendasar seperti penerangan jalan umum, kerusakan jalan dan jembatan, serta sistem drainase.
Dessy menekankan pentingnya setiap usulan yang disampaikan benar-benar berdasarkan urgensi di lapangan.
“Jika ada permasalahan mendesak seperti lampu jalan yang redup sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan, silakan laporkan. Apabila pengaduan ke OPD belum mendapat respons cepat, bisa langsung ke saya. Setiap laporan pasti saya verifikasi secara langsung,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa mekanisme pengaduan langsung tersebut bukan untuk menyalahkan instansi tertentu, melainkan untuk mempercepat perbaikan dalam pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Camat Pangkalbalam Purnamawan menginformasikan bahwa rangkaian Musrenbang telah dimulai sejak Januari 2026 melalui pra-Musrenbang dan Musrenbang di tingkat kelurahan.
Seluruh hasil pembahasan tersebut kemudian dikonsolidasikan dalam forum tingkat kecamatan sebagai upaya mengakomodasi aspirasi lintas sektor.
“Forum ini menjadi sarana untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan rencana pembangunan daerah, baik di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, maupun sektor-sektor lain,” paparnya.
Purnamawan juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Wali Kota, OPD terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh peserta Musrenbang yang hadir dengan antusias. Ia berharap forum ini dapat menghasilkan usulan-usulan prioritas yang realistis dan memberikan manfaat langsung bagi warga.
Musrenbang Kecamatan Pangkalbalam diharapkan menjadi landasan strategis dalam menyusun agenda pembangunan Kota Pangkalpinang ke depan, dengan mengedepankan kolaborasi, komunikasi yang efektif, serta pengelolaan anggaran yang bijaksana di tengah keterbatasan. (dinda)
