Dewan Minta Pemkot Segera Revisi Perda RTRW

Admin
Dewan Minta Pemkot Segera Revisi Perda RTRW
foto:fierly

PANGKALPINANG, BABELREVIEW -- Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang sudah lebih dari 5 tahun. Artinya Perda RTRW ini perlu dievaluasi jika tidak sesuai lagi dengan konsisi pertumbuhan Kota Pangkalpinang.

“Akan disesuaikan atau revisi. Perda ini tahun 2018 lalu sudah diajukan ke DPRD untuk direvisi, ternyata pembahsaannya berlarut-larut dan tidak menemui titik terang,” kata Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, kepada Babelreview.

Rio menjelaskan, berlarutlarutnya penyelesaian Perda tersebut dikarenakan banyaknya pihak terkait yang berkepentingan, apalagi Perda ini sangat penting guna  menentukan arah pembangunan Kota Pangkalpinang masa depan. “ Perda RTRW ini sangat fundamental bagi setiap daerah, salah sedikit pembangunan akan melenceng jauh. Maka saya denger kemaren Perda yang diajukan oleh Pemkot ini sudah dibahas, tapi tak disahkan DPRD dan akan dikembalikan, karena ada beberapa bagian yang dianggap belum clear, untuk itu kita minta Pemkot selesaikan dulu,” jelasnya.

Menurut Rio, Perda ini sangat unik,  karena harus berkordinasi dengan Kementrian Agraria pusat, kemudian Kementrian yang berkaitan dengan pembahasan. Apalagi Penyusunan Perda RTRW ini sangat ribet dan tidak mudah. “Pada prinsipnya kami berharap bisa disahkan sekarang, tapi dilihat dari kondisi pembahasan yang tidak kondusif dan belum menemui titik temu, akhirnya dikembalikan,” jelasnya Rio.

DPRD PangkalPinang memberikan rekomendasi agar Pemkot segera melengkapi data-data yang kurang. Rio mencontohkan misalnya terkait dengan pemkot yang memiliki data tanah yang bisa dijadikan sertifikat atau tidak ada data tentang RTH, dimana Ibu Kota Pangkalpinang punya data bahwa RTH  di Pangkalpinang seluas 160 Hektar, faktanya yang dimiliki Pemkot dalam bentuk sertifikat hanya 60 hektar. “Ini kan belum clear namanya, kemudian seperti sengketa di Tuatunu juga belum clear,” ungkapnya.

Rio juga menjelaskan, pihaknya sangat mendorong dan mengapresiasi kerja Dinas Pekerjaan Umum yang sangat gencar mendata dan mencari, serta memberikan administrasi tanah (sertifikat), karena jika ada SHM, maka Pemkot bisa lebih jelas mau membangun apa di lokasi tersebut. Terkait mengenai kondisi arah pembangunan Kota Pangkalpinang saat ini, Rio mengatakan masih perlu penyesuaian konsentrasi pembangunan, karena saat ini sudah tidak fokus, seperti perumahan saat ini tidak terfokus disatu tempat saja.

“Kalau tidak ada RTRW, maka tidak jelas bentuk Pangkalpinang ini akan seperti apa dan tentunya masyarakat juga bingung. Jika perda RTRW jelas, maka kita dapat membagi zonasi wilayahnya seperti wilayah bisnis, zona pendidikan, ekonomi, religi dan lainnya,” katanya lagi.

Sementara itu berkenaan dengan berkurangnya jumlah lahan Pemkot saat ini, DPRD meminta  pihak terkait menyisir sudut kota harus spesifik dan jelas batas wilayah yang dimiliki. “Setelah dikembalikan, semoga pemkot secepatnya merevisi perda RTRW tersebut, agar tahun ini atau paling lambat 2020 Perda tersebut selesai,” pungkas.

Selanjutnya


Penulis  : Diko
Editor    : Sanjay
Sumber : Babel Review