Dewan Panggil Dinas PU dan Kontraktor, Minta Proyek Jembatan Selesai Tepat Waktu

Ahada
Dewan Panggil Dinas PU dan Kontraktor, Minta Proyek Jembatan Selesai Tepat Waktu
Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang dengar pendapat dengan pihak kontraktor dan konsultan PT Karya Muliya Nugraha serta Dinas PU Kota Pangkalpinang, di Ruang Rapat DPRD Kota Pangkalpinang, Rabu (21/10/2020). (Ist)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID --- Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, memanggil pihak kontraktor dan konsultan PT Karya Muliya Nugraha serta Dinas PU Kota Pangkalpinang, ke Ruang Rapat DPRD Kota Pangkalpinang, Rabu (21/10/2020).

Tujuan pemanggilan ini untuk dengar pendapat terkait insiden ambruknya sebagian badan Jembatan Air Kerabut (Jerambah Gantung), yang masih dalam proses pembangunan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Bangun Jaya menyebutkan, pemanggilan pihak kontraktor tersebut dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan selaku Legislatif.

"Kami menitikberatkan tanggung jawab kontraktor, karena disini yang kami nilai walaupun sudah menggunakan APBD kita, disitu kita melihat belum ada kerugian negara karena proyek belum selesai," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyebutkan, pemaparan yang disampaikan pihak kontraktor dan konsultan, sudah sesuai dengan spesifikasi pembangunan proyek tersebut.

"Jadi kita tidak bisa terlampau jauh masuk ke ranah mereka. Karena ini sudah di investigasi oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Untuk itu kami masih menunggu hasil dari kajian pihak kepolisian dan kejaksaan," katanya.

Ia menyebutkan, secara teknis penjelasan terkait ambruknya Jerambah Gantung dinilai cukup puas. Namun pihaknya berharap pengerjaan proyek selesai tepat waktu sesuai kontrak.

"Namun pihak kontraktor belum secara detail menjelaskan apakah proyek ini dapat mereka kerjakaan tepat waktu atau tidak nantinya. Karena jujur saja pembuatan girder saja sudah 1 bulan, lalu untuk bantalannya 2 Minggu," ucapnya.

Bangun membeberkan, saat ini anggaran yang sudah dikeluarkan kepada pihak penyedia sebesar  Rp 16 miliar, dari nilai kontrak Rp 25.980 Miliar.

"Jadi kita nanti akan mengadakan kembali rapat internal mengenai kesimpulan kita atas hasil rapat. Dengan kejadian ini kita akan inten mengawasi," katanya. ( BBR)
Laporan: gusti randa