Didit Sebut BUMD Jadi Alasan Lambannya Bantuan Untuk ODP Dan PDP di Babel

diko subadya
Didit Sebut BUMD Jadi Alasan Lambannya Bantuan Untuk ODP Dan PDP di Babel
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya (Babelreview/Diko)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya membeberkan penyebab lambatnya penyaluran bantuan kepada masyarakat berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang ada di Bangka Belitung.

Ia mengungkapkan, terlambatnya bantuan tersebut dikarenakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berencana mau membeli barang-barang bantuan yang rencananya akan di salurkan ke ODP dan PDP.

" hasil kordinasi kami dengan Mikron dan Dinas Sosial ternyata keterlambatan bantuan untuk ODP dan PDP, karena rencana barang itu mau dibeli BUMD, BUMD yang ngatur gitu. Tapi kami sepakat BUMD Tidak Usah ikut campur karena terlalu memperpanjang tali kelambu," kata Didit kepada awak media usai Rapat Kordinasi di Ruang Banmus DPRD Babel, Selasa (5/5).

Apalagi, Didit menegaskan berdasarkan pantauan pihaknya dilapangan, untuk mengurus berkah mart saja saat ini BUMD masih kebingungan.

" untuk ngurus berkah mart aja mereka masih ambur adul, ini bicara masalah sosial udah hampir satu bulan kok belum terealisasi juga bantuan untuk ODP dan PDP. Disatu sisi Pemerintah melarang mereka keluar,  disisi lain kita belum memberikan bantuan, padahal DPRD sudah menganggarkan dana bantauan sebesar 2 miliar, tapi alhamdulilah semua sudah clear," tegasnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga telah menyiapkan dana bantuan untuk mensupport Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar 33,2 Miliar.

" ada usulan Pemerintah Daerah ingin membantu lima puluh KK Perdesa, tapi kami tunda dulu karena kita perlu data yang lengkap dan jelas prosedurnya. Termasuk jelas siapa-siapa yang berhak menerima. Untuk itu perlu dievaluasi jangan sampai DPRD mengesahkan tapi penerimanya gak jelas kita minta data dulu, alhamdulilah dinsos akan meminta kabupaten/kota untuk meninventaris data tersebut," ungkapnya. (BBR)


Laporan : Diko Subadya

Sumber : Babelreview