Dilema Tambang di Teluk Kelabat, DPRD Babel Tegaskan Sudah Diatur Perda RZWP3K

Irwan
Dilema Tambang di Teluk Kelabat, DPRD Babel Tegaskan Sudah Diatur Perda RZWP3K

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID — Anggota Komisi I DPRD Bangka Belitung Nico Plamonia Utama mengatakan keinginan masyarakat Belinyu yang menggelar aksi agar diberikan izin melakukan penambangan di wilayah Teluk Kelabat Dalam, Dusun Mengkubu, Desa Riding Panjang, Kematan Belinyu, Kabupaten Bangka tidak bisa dipenuhi.


Menurutnya, keinginan masyarakat untuk diberikan kelonggaran menambang jelas-jelas melanggar hukum, karena ini telah diatur dalam RZWP3K.

“Ini sebenarnya kita dilema, ekonomi kita terkontraksi, jelas berdampak pada ekonomi masyarakat yang susah, tapi ada hal yang harus kita perhatikan. Jika kita buka kran satu akan ada 10 hingga 20 kran yang juga ingin dibuka dengan alasan yang sama,” katanya saat dengar pendapat di ruang Banmus DPRD Babel, Selasa (27/4/2021)

Meski demikian, dirinya tak tutup mata dengan kondisi yang saat ini dirasakan masyarakat penambang. Untuk itu, dirinya meminta masyarakat untuk bersabar, karena pihaknya akan menyiapkan Peninjauan Kembali (PK) Peraturan Daerah RZWP3K tapi belum bisa dilakukan sekarang.

“Penambangan ini tetap dilaksanakan ada berapa Undang-undang yang dilanggar jdi cukup berat ini. Untuk itu kita tahan dulu, kita sudah menyiapkan PK RZWP3K tapi belum bisa dilakukan tahun ini. Ditambah lagi dengan ada UU cipta kerja yang telah mencabut kewenangan provinsi atas pertambangan, tapi ini akan kita perjuangkan sebagai wakil rakyat, aspirasi hari ini semua kita tampung dan segera kita bicaraka di level forkopimda,” ujarKketua Bapemperda DPRD Babel ini. (BBR)

Laporan: Diko

Editor: Irwan