Dipecat Bupati, 11 ASN Pemkab Bangka Ngadu ke DPRD

kasmirudin
Dipecat Bupati, 11 ASN Pemkab Bangka Ngadu ke DPRD
Sebanyak 11 pegawai aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bangka mengadu ke DPRD Kabupaten Bangka, karena dipecat bupati, Senin (8/7/2019). (Foto: Ibnu)

SUNGAILIAT, BABELREVIEW.CO.ID -- Komisi I DPRD Kabupaten Bangka menerima aduan terkait pemecatan 11 pegawai aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bangka di ruang Komisi I Gedung DPRD Kabupaten Bangka, Senin (8/7/2019).

Soni, perwakilan dari ASN yang terkena pemecatan menyampaikan, keinginannya agar Pemkab Bangka mereview keputusan bupati terkait pemecatan dengan mengacu kepada perundang-undangan yang ada.

"Apakah keputusan bupati itu benar atau tidak? Karena dasar peraturan perundang-undangan yang di SKB 3 Menteri adalah PP Nomor 5 tahun 2014 dan PP Nomor 11 tahun 2017. Sementara kasus yang ada terjadi jauh sebelum tahun PP itu dibuat. Kita menginginkan pada pihak terkait sebelum membuat keputusan harus bedah kasus, jangan hanya konsultasi umum saja," ungkapnya.

Dia katakan,  jika setelah dilakukan bedah kasus hasilnya dibawa ke BKN. Pihaknya mendapatkan informasi dari BKN bahwa jumlah ASN yang harus dipecat sudah selesai, dan data tersebut adalah 6 pegawai di provinsi dan untuk kabupaten/ kota tida ada.

"Sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi, tetapi kenapa sekarang muncul lagi 11 nama? Sedangkan  yang rekomendasi dari BKN regional hanya ada 4 nama dan itupun sudah diproses pada bulan Desember 2018. Saya berharap ini direview ulang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena keputusan tersebut sudah banyak asas hukum yang dilanggar," tukas Soni.

Menurutnya, sesuai dengan Undang-Undang Asas Legalitas Pasal 1 ayat 1 KUHAP bahwa Undang-Undang tidak boleh berlaku surut. Dia menjelaskan, jika yang bersangkutan sudah diberikan sanksi dan pidana sesuai dengan UU ASN.

"Bupati sebelumnya sudah mengeluarkan SK pengangkatan kembali, setelah mereka mendapatkan sanksi di tahun 2009 dan 2010. Kemudian bupati yang saat ini, mereka diberikan sanksi pemecatan. Ini  bisa dikatakan bupati yang lama tidak benar melakukan pengangkatan tersebut," jelasnya.

Jika bupati yang dulu mengeluarkan SK itu tambah Soni, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang saat waktu itu berlaku. Apabila terjadi adanya SK pemecatan dari bupati sekarang, harus ada pembatalan SK yang lama dengan peraturan perundang-undangan yang lama juga.

"Kita menginginkan Pemkab Bangka dalam menerapkan peraturan perundang-undangan itu yang benar. Jika nantinya pihak Pemkab Bangka membuka diri dan menyadari kesalahannya bahwa yang 11 nama itu tidak terkena sanksi, maka permasalahan itu sudah selesai pada Desember 2018 lalu," tegasnya.

Anggota Komisi I DPRD Bangka, Magrizan menyampaikan, nantinya akan melakukan pertemuan kembali untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menghadirkan dari pihak BKD, sekda dan bupati Bangka.

"Ini sebagai upaya untuk melakukan klarifikasi dan solusi supaya hal ini tidak berlanjut, dan dapat diselamatkan secara baik. Seandainya jika ada maladministrasi atau keputusan yang salah dari pihak pemkab, itu harus segera diperbaiki. Jika seandainya nanti, pemecatan tersebut sudah sesuai aturan yang diterapkan oleh pihak BKD, pihak korban juga harus menerima dengan lapang dada," jelasnya, yang didampingi anggota Komisi I DPRD Bangka lainnya, Mendra Kurniawan. (BBR)


Penulis  : Ibnu 
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review