Direktur RSUD Babel Minta Pemerintah Tolak ABK Kapal Tanker Positif Covid-19

kasmirudin
Direktur RSUD Babel Minta Pemerintah Tolak ABK Kapal Tanker Positif Covid-19
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Ir. Soekarno Provinsi Babel, dr. Armayani. (Foto: Diko Subadya)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Angka pasien positif Covid-19 di Provinsi Bangka Belitung (Babel) terus bertambah. Tercatat hingga hari ini, Kamis (7/5/2020) pagi, ada 28 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Bumi Serumpun Sebalai.

Angka kasus tersebut melonjak naik usai ada penambahan cluster baru penyebaran Covid-19, yakni cluster kapal BUMN. Bahkan dari cluster tersebut sudah menyumbang setengah lebih dari angka kasus terkonfirmasi positif di Babel saat ini sebanyak 15 orang.

Hal ini perlu sekali menjadi perhatian pemerintah, jangan sampai berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka positif Covid-19 di Babel serta penyebarannya seakan sia-sia.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ir. Soekarno Provinsi Babel, dr. Armayani menyarankan Pemerintah Provinsi Babel untuk cepat melakukan tracking terhadap kru kapal tanker tersebut, serta mengisolasi para kru kapal ke Palembang.

"Angka positif di Babel meningkat tajam itu, bukan dari penduduk kita tapi para kru yang ada di kapal tanker milik Pertamina itu. Tentu ini membuat kita rugi. Untuk itu harus ada kebijakan dari gubernur, TNI/Polri atau juga KKP, untuk tidak menerima pasien positif Covid-19 itu ke Babel, dikarantina saja di tengah laut. Nanti KKP bisa lapor ke pusat, kan ada kapal rumah sakit," katanya saat berbicang dengan Babel Review, Rabu (7/5/2020) kemarin.

"Tim bisa kontak dengan gugus tugas nasional kirimkan kapal rumah sakit, itu solusinya jangan masuk ke zona wilayah kita. Karena itu membebani mulai dari biaya makan hingga APD kita. Bisa  saja orang itu dikirim ke rumah sakit darurat di Pulau Galang, diisolasi disana jangan kita menerima begitu saja. Itu kan sudah disiapkan," sambungnya.

Apalagi menurut Armani, pihak BUMN bersangkutan juga memiliki sejumlah rumah sakit mewah yang menjadi rujukan para pasien Covid-19.

"Seharusnya kasus ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, seharusnya rumah sakit milik BUMN tersebut bertanggung jawab. Lapor itu ke Pak Erick Tohir, jangan jadi beban kita. Hal ini perlu kita informasikan ke BUMN dan Kemenkes, ini tanggung jawab negara. BUMN tersebut juga punya rumah sakit mewah, bahkan bisa membuat rumah sakit darurat dalam waktu yang cukup singkat," pungkasnya. (BBR)


 

Penulis : Diko Subadya

Editor   : Kasmir